Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) serta epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono meminta agar pemerintah tak terburu-buru membeli vaksin COVID-19 dari luar negeri yang masih belum pasti tingkat efektivitasnya.
- Nidya Putri
- Sabtu, 24 Oktober 2020 - 12:00 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia tengah mengebut ketersediaan vaksin virus corona (COVID-19) untuk menangani pandemi. Bahkan pemerintah telah 'memborong' sejumlah vaksin asal luar negeri seperti Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.
Namun, langkah tersebut rupanya menuai beragam komentar dari berbagai pihak. Salah satunya perhimpunan dokter yang mendesak pemerintah tak terburu-buru untuk memborong vaksin-vaksin tersebut.
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) mengeluarkan surat resmi menanggapi rencana vaksinasi COVID-19. Selain PDPI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) juga meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melakukan vaksinasi COVID-19.
Tak hanya itu, epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, terobosan pemerintah dengan membeli berbagai vaksin dari luar negeri. Menurutnya, beberapa kandidat vaksin tersebut kini masih dalam tahap akhir uji klinis fase 3.
Artinya, belum ada jaminan vaksin itu akan lolos uji klinis fase 3 dan aman bagi masyarakat. "Jangan pesan kandidat vaksin dulu karena sampai detik ini memang belum ada yang terbukti efektivitasnya," kata Pandu, Jumat (23/10).
Oleh karena itu, apa yang dilakukan pemerintah saat ini seperti terkesan ngoyo dan terburu-buru. Apalagi, Indonesia saat ini juga telah ikut dalam kerja sama multilateral dengan WHO, GAVI, dan CEPI lewat COVAX Facility.
"Kita kan sebenarnya sudah ikut kerjasama multilateral," jelasnya. "Ngapain masih kayak orang ketakutan enggak dapat vaksin. Kita fokus saja di kerja sama multilateral di COVAX."
Pandu pun menyarankan pemerintah menyetop dan membatalkan rencana pembelian vaksin yang bersifat Business to Business (B2B). Sebaliknya, dengan menjalin kerja sama multilateral di bawah koordinasi WHO, Indonesia juga dapat berperan dalam membantu dunia.
"Mereka mengkoordinir kalau sudah disepakati vaksinnya. Produksi vaksin itu akan dilempar ke tempat masing-masing. Termasuk di Bio Farma yang pabriknya sudah disetujui untuk jadi salah satu pabrik vaksin," ujarnya. "Jadi, stop dan batalkan semua rencana pembelian vaksin Business to Business (B2B). Kecuali kalau vaksinnya itu nanti terpilih menjadi disepakati dunia."
Menurut Pandu, pembelian beberapa kandidat vaksin tersebut juga tidak melalui pertimbangan para ahli dibidangnya. Dia juga sangat menyesalkan atas hal itu.
Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan jika rencana vaksinasi COVID-19 bisa molor dari yang awalnya dijadwalkan pada minggu kedua bulan November 2020 mendatang. Namun demikian, mundurnya jadwal vaksinasi tersebut dipastikan Luhut bukan karena minimnya pasokan. Namun karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu waktu untuk mengeluarkan otorisasi penggunaan obat dalam kondisi darurat alias Emergency Use Authorization (EUA).
(wk/nidy)
