Baleg DPR sepakat tidak melanjutkan RUU Ketahanan Keluarga ke tingkat selanjutnya yaitu menjadi RUU inisiatif DPR setelah 5 fraksi menyatakan penolakannya.
- Nidya Putri
- Selasa, 24 November 2020 - 15:08 WIB
WowKeren - Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat tidak melanjutkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) ke tingkat selanjutnya yaitu menjadi RUU inisiatif DPR. Keputusan tersebut diambil, setelah lima fraksi di DPR menyatakan menolak meneruskan RUU Ketahanan Keluarga menjadi RUU inisiatif DPR.
Lima fraksi tersebut adalah PDIP, Golkar, PKB, Nasdem dan Demokrat. Sementara empat fraksi setuju dibahas ke tingkat selanjutnya menjadi RUU inisiatif DPR. Keempat fraksi tersebut adalah PPP, PKS, Gerindra, dan PAN.
"Dengan telah selesainya kita melakukan harmonisasi, apakah RUU Ketahanan Keluarga yang telah kita selesai diharmonisasi di Badan Legislasi sebagian besar tidak setuju, jadi kalau begitu belum kita proses lebih lanjut, setuju ya?," tanya Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat pengambilan keputusan atas harmonisasi RUU Ketahanan Keluarga secara virtual, Selasa (24/11). "Setuju," jawab seluruh anggota yang hadir.
Supratman mengatakan, kelanjutan RUU Ketahanan Keluarga dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021 akan disepakati dalam rapat Panja Prolegnas Prioritas 2021. "Kalau ini sudah jadi sikap fraksi, itu sudah gambaran juga. Jadi prinsipnya nanti akan kita tentukan untuk kelanjutan RUU ini di Panja prolegnas dan besok kita akan ambil keputusan menyangkut proglenas 2021," ujarnya.
Sebelumnya telah diketahui, 4 fraksi yaitu Golkar, PDIP, PKB dan Demokrat telah menolak untuk melanjutkan RUU Ketahanan Keluarga tersebut pada rapat Baleg, Selasa (17/11). Namun, kali ini fraksi Nasdem turut menegaskan penolakannya.
Dalam rapat tersebut pula, sang pengsul RUU Ketahanan Keluarga, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sodik menyebutkan jika aturan terkait LGBT dan BDSM dalam draf RUU tersebut telah dihapuskan.
"UU ini tidak mengatur tentang LGBT dan lain-lain," kata Sodik dalam rapat di Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11). "Saya kira nanti ada UU yang mengatur khusus tentang hal tersebut."
(wk/nidy)
