Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan pengakuan mengejutkan jika dirinya kecewa dengan program Kartu Pra Kerja bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Ini penyebabnya.
- Ruth Meliana
- Kamis, 26 November 2020 - 10:17 WIB
WowKeren - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah baru-baru ini memberikan pengakuan mengejutkan terkait program Kartu Pra Kerja bagi warga yang terdampak pandemi virus corona. Ia mengaku kecewa keputusan yang diambil oleh Manajemen Pelaksanaan (PMO) Kartu Prakerja.
Ida menjelaskan jika Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menargetkan agar 2,1 pekerja terdampak pandemi COVID-19 bisa mendapatkan karpet merah mengikuti program Kartu Pra Kerja. Namun, target tersebut tidak direalisasikan oleh PMO Pra Kerja sehingga membuatnya kecewa.
"Kami memang sangat menyayangkan keputusan dari PMO," kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI secara virtual seperti dilansir dari Detik, Rabu (25/11). "Dari data pekerja yang terdampak sebanyak 2,1 juta dan diperintahkan oleh Bapak Presiden langsung, dan mendapatkan karpet merah seharusnya ternyata hanya sebagian kecil yang diterima."
Berdasarkan data Kemenaker, mereka telah mencatat pekerja terdampak pandemi COVID-19 yang layak mendapatkan insentif Pra Kerja sebanyak 2,1 juta orang. Dari jumlah tersebut, hanya 95.559 orang yang lolos untuk mengikuti program Kartu Pra Kerja.
Padahal, 2,1 juta pekerja itu diusulkan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), NU, dan Dinas Ketenagakerjaan di daerah. Sementara itu, usulan Muhammadiyah bahkan tidak ada yang masuk sama sekali.
"Dari 2,1 juta ini tentu ada beberapa treatment pemerintah melalui program Kartu Pra Kerja, yang ini diarahkan untuk mereka yang lebih diprioritaskan pada waktu itu arahan Bapak Presiden," jelas Ida. "Diprioritaskan kepada mereka yang di-PHK, dirumahkan, dan Bapak Presiden meminta 2,1 juta ini mendapatkan prioritas."
"Memang kalau dilihat secara keseluruhan dari 2,1 juta itu mereka yang terakomodir di program Kartu Prakerja itu hanya 95 ribu saja, dari 2,1 juta itu," sambungnya. "Selebihnya memang karena kompetisinya kompetisi terbuka, siapa yang lebih cepat mengakses program Kartu Prakerja dengan berbagai syarat yang diatur oleh PMO, merekalah yang kemudian mendapatkan kesempatan."
Terlepas dari masalah itu, Ida menegaskan pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin. Sayang, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena program tersebut tidak di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, melainkan di bawah PMO Kartu Pra Kerja.
"Oleh karena itu, melihat itu, kami mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, mereka yang tidak terakomodasi dalam program Kartu Prakerja ini difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk dilakukan, satu, mirip-mirip sebenarnya," saran Ida. "Pelatihan vokasi ataupun dalam bentuk perluasan kesempatan kerja."
(wk/lian)
