WowKeren - Sejumlah daerah di Indonesia mencatat kenaikan angka kasus COVID-19 beberapa waktu terakhir. Di Surabaya sendiri, masyarakat mulai kembali abai dengan adanya protokol kesehatan.

DPRD Kota Surabaya pun mendorong Pemkot untuk kembali mengedukasi masyarakat akan protokol kesehatan. Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni berharap Pemkot Surabaya kembali melakukan edukasi kepada masyarakat agar tetap disiplin dalam penerapan protokol kesehatan.

"Dengan adanya lonjakan COVID-19, saya berharap Pemkot kembali memberikan edukasi kepada masyarakat, mungkin saja masyarakat mengendorkan prokes karena keterangan dari Pemkot soal telah melandainya COVID," kata Fathoni dilansir Detikcom, Rabu (2/12).

Fathoni menambahkan ia juga sepakat jika dalam rencana perubahan perwali akan disertai dengan denda. Namun pihaknya tidak sepakat jika sanksi denda berupa uang.

"Sanksi saya setuju asal tidak dalam bentuk denda uang," ungkap pria yang menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kota Surabaya. "Memberikan denda dalam bentuk uang sangat tidak relevan di masa pemulihan ekonomis seperti saat ini."

Ia pun menyarankan adanya sanksi denda administratif seperti penyitaan KTP dan juga sanki bekerja sosial, sebagai kerja sebagai sukarelawan di rumah sakit-rumah sakit rujukan. "Sebaiknya denda administratif penyitaan KTP atau penundaan layanan adminduk. Atau sanksi kerja menjadi sukarelawan di rumah sakit-rumah sakit rujukan COVID," tandasnya.

Sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Surabaya mencatat 16.851 kasus virus corona hingga Minggu (29/11) lalu. Kota Pahlawan ini melaporkan kenaikan 0,16 persen atau 27 kasus COVID-19 dalam waktu sehari.

Adapun penyebab utama dari lonjakan kasus ini adalah abainya penerapan protokol kesehatan COVID-19 setelah libur long weekend pada akhir Oktober lalu. ”Bukan berarti penerapan protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah kendor, tidak,” kata Wakil Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto seperti dilansir dari Detikcom, Senin (30/11). “Tapi di sini kita tidak bisa kalau masyarakat sendiri tidak aware.”