WowKeren - Usul terkait kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI menjadi polemik baru di masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun turut buka suara merespon hal ini.

Ahok bahkan memanggil Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Ima Mahdiah. Keduanya membahas soal kegaduhan kabar kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI jakarta.

Alasan Ahok mengundang Ima Mahdiah langsung karena dia dulu bertahun-tahun magang dengannya. "Ima, saya minta kamu datang karena ini masalah anggaran APBD. Jujur saja masalah anggaran APBD DKI ini merusak, membuat kemarahan rakyat," kata Ahok dalam video di kanal YouTube-nya.

"Saya punya banyak anak magang. Kamu paling lama magang dengan saya ya, sejak 2010," sambungnya. "Diantara semua anak magang yang baik-baik, rata-rata tidak mau masuk politik, tapi saya berusaha memprovokasi supaya kalian terpanggil sebagai politisi."

Kemudian, Ahok mengingat masa-masa saat dia ditahan di Mako Brimob. Kala itu, dia meminta Ima Mahdiah untuk masuk PDI Perjuangan, mewakilinya menjaga APBD DKI Jakarta dari para 'penggarong'. "Saya masih ingat waktu ditahan di Mako Brimob, saya minta kamu masuk PDIP mewakili saya menjaga APBD dki dari penggarong-penggarong itu," tuturnya.

Ahok lalu mengungkap sejumlah kejadian pertengkaran antara dia dengan orang sesama parpolnya kala itu. "Kamu tahu persis waktu saya ribut dan berantem dengan sesama orang partai. Saya ngotot sampai dikatain anjing. Saya balas saja, saya memang anjing penjaga uang warga Jakarta," tukasnya.

Lebih lanjut, Ahok mengaku tidak sepakat apabila gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta naik, apalagi dengan angka yang cukup drastis. Upaya menaikkan gaji dan tunjangan tersebut tidak benar, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini.

Terlebih lagi, PAD DKI Jakarta tengah turun dan tunjangan PNS dipotong. "Sekarang yang jadi persoalan, saya sampaikan kalau PAD DKI Jakarta turun. Kalau ada penghasilan turun, Kalau DPRD menaikkan penghasilan saya pun tidak suka. Itu gak benar," tegasnya.

Dalam video itu juga, Ahok bahkan mengaku sampai mengamuk saat membaca rincian kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta. "Saya baca sampai tunjangan rumah Rp 110 juta di medsos. Saya ngamuk baca itu tunjangan mobil Rp 35 juta. Saya ngamuk, mana ada," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, "tidak ada kenaikan sama sekali. Jadi yang beredar di media sosial sama sekali tidak benar dan tidak dipertanggungjawabkan."

Ia menuduh adanya pihak tertentu sengaja menyebarkan hasil Rencana Kerja Tahunan yang kemudian memicu polemik. "Buktinya adalah lembaran yang beredar bukan berbentuk format keuangan pemerintahan. Selama bertahun-tahun rapat pembahasan di Pansus RKT tidak pernah menetapkan dan memutuskan tentang angka-angka besaran biaya atau belanja. Tetapi bentuk kegiatan," kata Edi.