WowKeren - Dalam dua pekan belakangan, publik dihebohkan dengan kabar dua orang menteri Presiden Joko Widodo yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding memprediksi jika Jokowi tidak akan lama lagi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Ia menduga perombakan akan dilakukan selepas gelaran Pilkada pada 9 Desember mendatang. Isu perombakan kabinet sebetulnya sudah bergaung sejak lama bahkan sebelum adanya menteri yang terjerat KPK.

"Saya menduga reshuffle akan dilaksanakan setelah pilkada 9 Desember," ujar Karding seperti dilansir Kompas, Selasa (8/12). "Tinggal jumlah yang di-reshuffle berapa dan siapa saja, tentu kita tidak tahu."

Perombakan kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. Sehingga publik tinggal menunggu saja siapa-siapa menteri yang akan diganti. Karding menilai jika selain Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjaring OTT KPK ada menteri lain yang berkinerja kurang baik.

"Soal siapa dan dari partai apa atau profesional siapa, itu sepenuhnya tergantung Pak Jokowi," lanjutnya lagi. "Dan komunikasi politiknya dengan partai-partai pendukung."

Sebelumnya pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai Jokowi perlu segera melakukan reshuffle. Menurut Adi, pengganti kedua Menteri tersebut harus benar-benar bersih. Terutama untuk posisi Mensos yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan jika Presiden Jokowi adalah orang yang mengangkat para menteri tersebut. Sehingga, Jokowi harus bertanggung jawab.

"Pertama, Pak Jokowi mesti bertanggung jawab. Pengangkatan menteri dilakukan oleh presiden," kata Mardani, Minggu (6/12). "Dua pekan berturut-turut dua menteri jadi tersangka korupsi. Pak Jokowi sebagai presiden yang mengangkat perlu minta maaf."

Meski Jokowi kerap mewanti-wanti para menterinya namun hal itu rupanya tidak cukup membuat mereka jera. Oleh sebab itu, Mardani menilai Jokowi perlu melakukan tata kelola kabinet.