Direktur Utama PT JMTO Raddy R Lukman menjelaskan jika perbaikan tidak bisa dilakukan sampai selesai karena lokasi gangguan jaringan tersebut berada di tengah median jalan
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 08 Desember 2020 - 13:50 WIB
WowKeren - PT Jasa Marga (Persero) Tbk buka suara mengenai jaringan CCTV yang mati mulai dari KM 49 (Karawang Barat) sampai dengan KM 72 (Cikampek). Diketahui, kondisi CCTV turut menjadi sorotan saat terjadi peristiwa penembakan yang disebut menewaskan enam orang yang diduga pengawal Habib Rizieq Shihab.
Melalui anak usahanya yang bergerak di bidang pengoperasian jalan tol PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO), Jasa Marga menjelaskan jika terjadi gangguan pada link jaringan backbone CCTV/Fibre Optic di Km 48+600 sejak hari Minggu (6/12) pukul 04.40 WIB.
"Setelah mendapat laporan adanya gangguan CCTV offline," kata Direktur Utama PT JMTO Raddy R Lukman dalam keterangan tertulis, Selasa (8/12). "Petugas di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek melaporkan hal tersebut sejak hari Minggu (06/12) pada pukul 06.00 WIB kepada tim inspeksi untuk kemudian melakukan penyisiran mencari lokasi penyebab masalah tersebut."
Raddy menjelaskan jika perbaikan tidak bisa dilakukan sampai selesai. Hal itu disebabkan karena lokasi gangguan jaringan backbone tersebut berada di tengah median jalan.
Faktor lainnya adalah karena pertimbangan cuaca yang hujan dan kondisi lalu lintas. Sehingga perbaikan kamera pengawas CCTV di sepanjang KM 49 sampai KM 72 Tol Jakarta-Cikampek baru selesai dilakukan pada Senin (7/12) sore, sekira pukul 16.00 WIB.
Sementara itu sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengklaim memiliki bukti rekaman kamera CCTV terkait peristiwa bentrokan tersebut. "Ada (bukti rekaman CCTV) ini kan lagi kita bongkar," kata dia.
Diketahui, bentrokan terjadi antara anggota polisi dengan laskar FPI pengawal Rizieq di KM 50. Peristiwa itu terjadi pada Senin sekitar pukul 00.30 WIB. Terkait bentrokan tersebut, masing-masing pihak yakni kepolisian dan FPI memiliki kronologi yang berbeda.
Untuk mengungkap kebenaran kasus ini, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menilai Presiden Joko Widodo perlu untuk membentuk tim pencari fakta. Sebab informasi yang beredar masih simpang siur.
(wk/zodi)