WowKeren - Pemerintah Indonesia sedang gencar mempersiapkan vaksinasi virus corona bagi masyarakat. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menjelaskan jika pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan opsi perusahaan untuk membiayai vaksinasi virus corona terhadap karyawan mereka.

Satgas menjelaskan rencana ini dilakukan sebagai bentuk upaya vaksinasi mandiri. Selain itu, alasan lainnya menanggung vaksin terhadap karyawannya agar perusahaan dapat kembali beroperasi kembali di tengah pandemi virus corona dengan aman.

"Salah satu rencana mekanisme vaksin mandiri adalah kita mendorongnya ke perusahaan-perusahaan," kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, seperti dilansir dari CNNIndonesia, Rabu (16/12). "Tujuannya agar perusahaan bisa memvaksinasi karyawannya, sehingga perusahaan itu dapat kembali berjalan."

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia menjelaskan akan membagi skema vaksinasi COVID-19 dalam dua lini, yakni vaksinasi gratis dan vaksinasi mandiri alias berbayar. Saat ini, kedua lini tersebut masih terus digodok oleh pemerintah terkait mekanisme skema vaksinasi, termasuk soal persentase besaran jumlah vaksin program alias gratis.

Oleh sebab itu, Siti meminta masyarakat untuk sabar menunggu keputusan dari pemerintah. Terlebih, saat ini vaksin masih menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal pemberian izin darurat penggunaan kandidat vaksin asal perusahaan Tiongkok, Sinovac.

"Bisa saja (tambah vaksin gratis), untuk itu masih dalam proses diskusi dan kajian lanjut," jelasn Siti. "Sampai saat ini pemerintah masih mematangkan pelaksanaan vaksinasi mandiri, sehingga agar masyarakat sabar menunggu informasi resmi lebih lanjut dari pemerintah."

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mendesak pemerintah agar memberikan vaksin COVID-19 gratis ke seluruh masyarakat, termasuk kaum pekerja. Sedangkan untuk rencana perusahaan menanggung vaksin karyawannya, Hariyadi menyebut tidak semua perusahaan sanggup.

"Diharapkan pemerintah memberikan vaksinasi tidak hanya kepada kelompok-kelompok tertentu," jelas Hariyadi dalam konferensi video, Selasa (15/12). "Namun kepada seluruh masyarakat termasuk para pekerja dengan biaya dari negara."

"Kalau nanti vaksinnya harganya mahal itu bagaimana? Kan karyawan enggak dihitung 1-2 orang," sambungnya. "Kalau perusahaan karyawan banyak bagaimana? Menurut saya itu harus dilihat secara jernih."