Presiden menekankan, program ini sebagai salah satu fokus pembangunan di daerah pada 2021. Jokowi berharap perizinan dipercepat agar pembangunan food estate ini bisa diselesaikan dengan baik pada 2021.
- Putri Stevania
- Rabu, 06 Januari 2021 - 19:57 WIB
WowKeren - Program food estate (lumbung pangan nasional) diciptakan guna memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Terkait hal ini, presiden Jokowi meminta para gubernur untuk percepatan perizinan pelaksanaan program tersebut di daerah masing-masing.
Dilansir dari Kompas, Presiden menekankan, program ini sebagai salah satu fokus pembangunan di daerah pada 2021. Jokowi berharap perizinan dipercepat agar pembangunan food estate ini bisa diselesaikan dengan baik pada 2021.
"Untuk pembangunan yang ada di daerah untuk 2021 ini saya minta agar yang berkaitan dengan pembangunan food estate ini dalam rangka ketahanan pangan kita. Para gubernur yang di wilayahnya ada pembangunan food estate agar percepatan terhadap perizinan," ungkap Jokowi dalam rapat terbatas penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1).
"Terhadap hal yang berkaitan dengan lapangan diberikan dukungan lebih. Sehingga kita akan memiliki beberapa kabupaten, provinsi yang memiliki food estate," lanjutnya.
Pemerintah sendiri saat ini telah memprioritaskan proyek food estate di wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Di Kalimantan Tengah, food estate akan dibangun di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.
Untuk Sumatera Utara, food estate dibangun di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam pelaksanaan proyek ini, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan fokus menanam singkong. Sementara bahan pangan lainnya dipegang oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
Di sisi lain, dalam rapat terbatas itu, Jokowi juga mengungkapkan beberapa kunci pemulihan ekonomi Indonesia. Menurut Jokowi, pemulihan ekonomi tidak bisa hanya dengan mengandalkan APBN mengingat rasio utang Indonesia terhadap PDB Indonesia pada tahun 2020 diproyeksikan mencapai 38,5%. Di samping itu, kapasitas pembiayaan BUMN untuk melakukan pembangunan nasional juga terbatas.
Jokowi pun mengungkapkan bahwa kunci utama pemulihan ekonomi adalah investasi. Terkait hal itu, ia memberikan mandat kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah setempat untuk tidak menghambat laju investasi.
(wk/putr)
