Sehubungan dengan berembusnya kabar pengurangan jumlah penerima dana bansos, Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan tegas membantahnya. Simak penuturan lengkapnya berikut ini.
- Eva Lestari
- Sabtu, 09 Januari 2021 - 09:39 WIB
WowKeren - Belum lama ini santer berhembus kabar jika jumlah penerima bantuan sosial (bansos) COVID-19 akan dikurangi di tahun 2021. Pengurangan ini disebut karena beberapa pembatasan kegiatan masyarakat telah dilonggarkan, sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih baik dari sebelumnya.
Sehubungan dengan beredarnya kabar tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan tegas menyangkalnya. "Enggak ada penurunan, jumlahnya tetap," kata Risma dilansir dari CNNIndonesia pada Sabtu (9/1).
Selain tidak mengurangi jumlah penerima, Risma memaparkan bahwa Kemensos akan memperbaiki sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dijadikan sebagai acuan penerima bansos. Hal ini ditujukan agar kelak tidak ada lagi kesalahan dalam pendataan penerima bansos.
"Saya coba perbaiki sistem yang ada di Kemensos. Kalau dulu selesai 6 bulan dia (penerima bansos) langsung keluar, jadi saya mau sekarang benar-benar dikawal sampai dia keluar dari taraf miskin," imbuhnya.
Di samping itu, Risma juga memastikan bahwa dana Bantuan Sosial Tunai (BST) akan tepat sasaran dan tidak ada pemotongan sepeser pun. Dana ini sendiri akan ditransfer melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) atau bisa diambil di PT Pos Indonesia.
Bila ingin mengambil dana bansos ke PT Pos, penerima harus pergi sendiri untuk membubuhkan sidik jari atau tanda tangan. Sedangkan bagi warga yang benar-benar tidak mampu pergi ke PT Pos, dana bansos akan diantarkan langsung oleh petugas ke rumah masing-masing penerima.
"Nanti ambil BST di kantor pos pakai tanda tangan atau sidik jari, ada juga yang door to door oleh petugas dikirim langsung," jelas Risma.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy sebelumnya mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi penyaluran dana bansos. Ia berharap masyarakat akan melaporkan kecurangan yang ditemui jika mereka tidak menerima dana bansos secara utuh.
"Misalnya kalau mengalami pemotongan sejumlah dana bansos dari yang sudah ditetapkan pemerintah. Masyarakat diharapkan lebih berani melapor kalau terjadi penyimpangan," ujar Muhadjir pada Selasa (5/1) lalu.
(wk/eval)
