Waduh! Menkes 'Sambat' 15 Persen Nakes Batal Divaksin COVID-19, Ternyata Ini Penyebabnya
Nasional
Vaksin COVID-19

Menkes Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan soal kendala vaksinasi COVID-19, salah satunya perihal 15 persen tenaga kesehatan yang malah tidak bisa divaksin karena alasan 'sepele' ini.

WowKeren - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dihadapkan dengan sejumlah tantangan besar meski usia jabatannya belum genap sebulan. Termasuk mengeksekusi program vaksinasi COVID-19 yang kini masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan pekerja layanan publik.

Belum lama ini Budi Gunadi blak-blakan mengeluhkan kendala vaksinasi. Salah satunya soal 15 persen nakes yang malah tak bisa menerima vaksinasi karena masalah kesehatan. Memang masalah kesehatan seperti apa yang membuat para nakes ini sampai batal divaksin?

"15 persen batal atau tertunda. Janjinya aku mau share ke gubernur tapi masih cari waktu yang pas," terang Budi Gunadi dalam sebuah diskusi virtual di YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1). "Isunya adalah 15 persen tertunda atau ditolak vaksinasi saat skrining."

"Kenapa? Yang komorbid kecil, 4 persen. Tapi 11 persen itu karena darah tinggi," imbuh mantan Wakil Menteri BUMN itu, dilansir dari Kumparan.

Padahal Kemenkes sendiri punya target 1,48 juta nakes harus menerima vaksin maksimal sampai Februari 2021. Tentu masalah ini harus segera dibereskan demi tetap mempertahankan roadmap vaksinasi COVID-19.


"Jadi orang Indonesia itu nggak sehat," keluh Budi Gunadi. "Nakesnya saja tuh yang sudah datang, nggak bisa divaksin. Karena pas datang, darah tinggi."

"Entah deg-degan pas datang mau divaksin atau karena apa tuh," imbuhnya. "Jadi aku pusing dan mesti diberesin."

Selain itu, dijelaskan Budi Gunadi, masalah terbesar program vaksinasi ini adalah dari segi distribusinya. Disebutkan dalam 5 hari proses berjalan, vaksinasi ke sekitar 70 ribu nakes ini mengungkap pangkal masalahnya yakni cold chain.

Rantai dingin distribusi vaksin merupakan yang paling banyak dibahas jauh-jauh hari sebelum vaksin tiba. Namun nyatanya hingga kini masih banyak daerah yang tidak siap menampung vaksin yang telah didistribusikan sehingga akhirnya kembali ke pusat.

Dalam kesempatan yang sama, Budi Gunadi juga sempat mengeluhkan perihal data Kemenkes. Disebutkan olehnya, data penerima vaksin yang dimiliki Kemenkes tidak tepat dijadikan acuan sehingga ke depannya malah akan menggunakan data dari KPU.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts