Akui Terkendala Polemik Data, Begini Cara Risma Lakukan Pembangunan Indonesia
Nasional

Pada Jumat (22/1) hari ini, Mensos Risma mengungkapkan rencananya dalam melakukan pembangunan nasional. Simak penuturan lengkapnya dalam berita di bawah ini.

WowKeren - Pada Jumat (22/1), Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja ke kantor Desa Pantaibakti, Bekasi. Tujuannya adalah untuk menerima data desa presisi, yakni sebuah sistem pendataan yang dilakukan oleh LPPM IPB.

Dalam kesempatan tersebut, Risma mengungkapkan rencananya untuk melakukan pembangunan di Indonesia yang merata di segala lini kehidupan. Untuk mewujudkan hal itu, Risma akan menggunakan data desa presisi yang akurat dari hasil riset serta dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah.

"Saatnya membangun Indonesia lewat data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat pemerintah daerah, salah satunya lewat data desa presisi," ujar Risma seperti dilansir dari jpnn.com pada Sabtu (23/1).

Risma memaparkan bahwa proses pendataan harus dimulai dari desa dengan melibatkan partisipasi warga. Dengan begitu, pemerintah dapat memetakan potensi desa yang dapat dijadikan sebagai kekuatan ekonomi bangsa.


Lebih lanjut, Risma mengatakan dana desa yang dianggarkan untuk pembangunan tidaklah cukup. Karena itu pihaknya membutuhkan data desa presisi yang akurat agar pembangunan yang akan dilakukan kelak bisa tepat sasaran.

"Yang terjadi saat ini adalah banyaknya polemik data. Memang tak bisa dipungkiri data merupakan kewenangan dari pusat, tetapi ada ruang inovasi yang perlu kita hasilkan," imbuhnya.

Semua itu akan mampu tercapai dengan dukungan seluruh masyarakat agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. "Informasi jumlah keluarga, jumlah penduduk dan hal lain terkait keakuratan data akan benar-benar sesuai dengan realitas di lapangan," pungkasnya.

Karena itulah jika seluruh desa diberdayakan untuk menciptakan data yang presisi, Indonesia di masa depan akan menjadi bangsa yang lebih berdaulat. Dengan begitu, pembangunan nasional akan lebih merata dan tepat sasaran.

(wk/eval)

You can share this post!

Related Posts