Nasional

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi isu adanya pihak dari lingkaran dalam Presiden Joko Widodo berusaha melakukan kudeta atau pengambilalihan posisi pucuk di partai Demokrat.

• Nidya Putri
• Senin, 01 Februari 2021 - 23:11 WIB

WowKeren - Nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tengah terseret di tengah isu adanya pihak dari lingkaran dalam Presiden Joko Widodo berusaha melakukan kudeta atau pengambilalihan posisi pucuk di partai Demokrat. Menanggapi hal ini, Moeldoko meminta agar para pemimpin tak mudah goyah dan baper.

"Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang ambing dan seterusnya," ujar Moeldoko dalam konferensi pers, Senin (1/2). "Kalau anak buahnya enggak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol saja kali."

Moeldoko pun mengaku kerap menerima siapapun tamu yang datang untuk bercerita, termasuk di rumahnya. Kendati begitu, Moeldoko menekankan tidak pernah membahas soal upaya pengambilalihan kekuasaan di Partai Demokrat.

"Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong ya kita terima. konteksnya apa saya juga tidak mengerti. Dari ngobrol-ngobrol itu biasanya saya awali dari (topik) pertanian karena saya memang suka pertanian," jelasnya. "Berikutnya, curhat tentang situasi yang dihadapi ,ya gue dengerin saja, gitu. Berikutnya ya sudah dengerin saja."

Selain itu, ia juga meminta agar isu ini tak dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi lantaran yang bersangkutan tak mengetahui soal isu kudeta Partai Demokrat. "Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tau sama sekali. Enggak tau apa-apa dalam isu ini. Jadi itu urusan saya. Moeldoko ini, bukan selaku KSP," pungkasnya.

Sebelumnya, nama Moeldoko sendiri disebutkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief serta Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Menurut keduanya, Moeldoko merupakan sosok di balik lingkaran Presiden Joko Widodo yang diduga ingin mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi ketua umum Partai Demokrat.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," ujar Herzaky dalam keterangannya, Senin (1/2). "Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden."