Pakar Epidemiologi UI Pandu Riono menilai ambisi menyelesaikan vaksinasi COVID-19 sangat tidak realistis. Ia pun meyakini Indonesia sepertinya tak memiliki rencana nasional mengendalikan wabah.
- Elvariza Opita
- Senin, 08 Februari 2021 - 20:36 WIB
WowKeren - Baru-baru ini analisa Bloomberg Vaccine Tracer menyebut Indonesia diprediksi perlu 10 tahun lebih menyelesaikan vaksinasi COVID-19, setara dengan India dan Rusia. Namun pemerintah dengan percaya diri meyakini vaksinasi COVID-19 bisa diselesaikan dalam setahun saja.
"Kita akan selesai dalam waktu 12 bulan," tegas Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi, Minggu (7/2). Ambisi ini serupa dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo secara berkali-kali sebelumnya, dengan tambahan harapan bisa mencapai 1 juta vaksinasi dalam sehari.
Namun ambisi ini sontak dikritik oleh Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono. "Pak Jokowi itu kalau ngomong seenaknya sendiri. Jadi dia ngomong asal jeplak saja tidak realistis," ungkapnya, seperti dilansir dari DWNesia, Senin (8/2).
Tak hanya itu, Pandu juga menyoroti perencanaan pemerintah dalam mengendalikan wabah COVID-19 di Tanah Air. Pandu, yang membandingkan penanganan COVID-19 di Indonesia dengan Jerman misalnya, meyakini bahwa sejak awal pemerintah tidak punya perencanaan nasional untuk mengontrol pandemi ini.
"Seharusnya sebagai negara modern yang mengerti manajemen pemerintahan yang modern itu harus punya planning. Ironis negara Indonesia tidak punya national plan bagaimana mengendalikan pandemi sampai sekarang," kritik Pandu.
Karena itulah, Pandu kembali kepada poin awal, yakni pengendalian pandemi COVID-19 sangat ditentukan dari upaya menekan laju penularan virus. Tak hanya itu, angka kematian akibat COVID-19 pun harus ditekan sedemikian rupa. Langkah ini, imbuh Pandu, akan lebih efektif mengendalikan wabah ketimbang menargetkan herd immunity dengan intervensi vaksin.
Di sisi lain, pemerintah terus meningkatkan laju realisasi vaksinasi COVID-19. Bahkan kekinian Indonesia mulai menyuntikkan vaksin COVID-19 ke tenaga kesehatan senior mengingat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan izin penggunaan darurat vaksin untuk masyarakat lanjut usia.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan skala mikro mulai Selasa (9/2) besok. Berbeda dengan PPKM sebelumnya yang berlangsung sejak 11 Januari 2021, PPKM skala mikro akan fokus pada pengendalian wabah hingga tingkat RT/RW.
(wk/elva)
