Presiden AS Joe Biden juga telah meminta militer Myanmar untuk menahan diri dan tak menggunakan kekerasan terhadap para pemrotes yang menolak kudeta tersebut.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 11 Februari 2021 - 11:10 WIB
WowKeren - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan bakal menjatuhkan sanksi bagi pemimpin militer Myanmar yang melakukan kudeta di negara tersebut. Keputusan ini diumumkan Biden pada Rabu (10/2) waktu setempat.
"Kami akan mengidentifikasi target pertama minggu ini," tutur Biden dilansir CNBC, Kamis (11/2). "Dan kamu juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat."
Biden menyatakan dirinya akan melarang para Jenderal Myanmar tersebut untuk mengakses dana Myanmar senilai USD 1 miliar yang disimpan di AS. "Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan area lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," tegas Biden.
Selain itu, Biden juga telah meminta militer Myanmar untuk menahan diri dan tak menggunakan kekerasan terhadap para pemrotes yang menolak kudeta tersebut. Namun demikian, sudah ada seorang demonstran dilaporkan tertembak peluru tajam tepat di kepalanya pada Selasa (8/2) lalu.
Sementara itu, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Prince, menyebutkan bahwa sanksi untuk militer Myanmar ini bisa dalam bentuk pembebanan biaya. "Kami pikir kami pasti dapat membebankan biaya yang cukup besar kepada mereka yang bertanggung jawab untuk ini," ujar Prince.
Kala ditanya mengapa pengumuman Biden tak menyertakan tanggapan internasional terhadap kudeta tersebut, Prince menyiratkan bahwa reaksi seperti itu akan segera terjadi. "Saat Anda mendengar lebih banyak dari mitra kami, akan sangat jelas bahwa apa yang kami luncurkan secara kolektif, akan membebankan biaya yang tinggi dan besar pada mereka yang bertanggung jawab atas kudeta ini," papar Prince.
Sebagai informasi, sosok pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan para elite Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Myanmar ditahan oleh pihak militer sejak 1 Februari 2021 lalu. Diketahui, NLD meraup kemenangan besar dalam Pemilu Myanmar pada November 2020 lalu. Namun pihak militer mengklaim Pemilu tersebut penuh kecurangan.
Setelah menangkap Suu Kyi dan pemimpin lain, pihak militer menetapkan status darurat selama satu tahun di Myanmar. Pihak militer juga berjanji akan menggelar Pemilu ulang yang bebas kecurangan. Nantinya, pemenang Pemilu ulang tersebut akan berkuasa setelah status darurat dicabut.
(wk/Bert)
