DPR Usul Kartu Pra Kerja Digantikan Program Subsidi Gaji, Ini Alasannya
Unsplash/Mufid Majnun
Nasional
Kartu Pra Kerja

Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya sempat menyatakan bahwa program bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji memang tak akan dianggarkan pada tahun 2021 ini.

WowKeren - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar program Kartu Pra Kerja digantikan dengan program bantuan subsidi upah (BSU) alias subsidi gaji. Pasalnya, Saleh menilai efektivitas program Karti Pra Kerja sulit diukur mengingat pelatihan diberikan secara online dan bukannya tatap muka.

"Kalau (pembedanya itu soal) subsidi untuk pekerja, itu bisa kita buat lagi seperti bantuan subsidi upah kemarin kan bisa juga," tutur Saleh dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Selasa (16/3). Terkait pelatihan untuk masyarakat, Saleh menilai pemerintah bisa membuat situs khusus berisi program pelatihan yang dapat diakses oleh semua orang tanpa perlu mendaftar.

"Apakah tidak bisa video yang mereka buat itu (dibuat lembaga pelatihan) kita beli saja," ujar Saleh. "Kalau sudah dibeli tinggal kita tayangkan saya, bikin satu website resmi yang dimiliki pemerintah, isinya soal itu semua, jadi orang siapa saja pun kalau mau belajar tinggal buka itu."

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IX dari Fraksi PKB, Nur Yasin. Menurutnya, program subsidi gaji sangat dinanti oleh masyarakat. Ia juga menilai bantuan lainnya seperti program padat karya infrastruktur, teknologi tepat guna, hingga Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas perlu dilanjutkan.


"Dalam kondisi pandemi ini, program yang sudah diluncurkan di tahun 2020, setidaknya di Dapil saya (Jawa Timur IV) itu mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat," kata Nur Yasin. "Saya berharap tahun 2021 ini jangan dikurangi program seperti itu, kalau bisa ditambah."

Sebagai informasi, Menaker Ida sebelumnya sempat menyatakan bahwa program subsidi gaji tak akan dilanjutkan pada tahun 2021 ini karena sebagian anggarannya digunakan untuk program Kartu Pra Kerja. Anggaran Kartu Pra Kerja 2021 yang tadinya hanya Rp 10 triliun, ditambah menjadi Rp 20 triliun.

Namun sejumlah pihak menilai program subsidi gaji tersebut lebih baik dilanjutkan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bahkan sempat mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait hal ini pada 10 Februari 2021 lalu.

"Kami sudah mengirim surat kepada Pak Presiden Jokowi," ungkap Iqbal. "Meminta berbaik hati tanda petik lah ya kebijakan beliau untuk tetap memberikan BSU kepada buruh."

Iqbal menilai BLT Gaji bermanfaat bagi buruh untuk bertahan hidup di tengah pandemi corona. "Seharusnya Menaker bisa melobi Komisi XI DPR untuk membahas subsidi gaji dengan Kementerian Keuangan," kata Said.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts