Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim juga menilai penerapan hukuman untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pungutan liar (pungli) harus lebih dipertegas dan memberi efek jera.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 19 Maret 2021 - 10:31 WIB
WowKeren - Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menilai salah satu penyebab adanya praktek pungutan liar alias pungli adalah rendahnya gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. Oleh sebab itu, Idris berharap Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungli bisa mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan gaji ASN.
"Saya sangat berharap kepada tim Saber Pungli agar mendorong pemerintah pusat untuk menaikkan gaji ASN," tutur Idris dalam pembukaan sosialisasi kota bebas dari pungli di Gorontalo, Kamis (18/3). "Menurut saya ini penting."
Idris pun memberi contoh seorang ASN dengan pangkat dan golongan III B/Penata Muda Tingkat I memiliki total penghasilan dari gaji dan tunjangan kinerja sekitar Rp 6 juta per bulan. Idris lantas berasumsi pengeluaran per hari rata-rata mencapai Rp 100 ribu masih dan ditambah dengan biaya rutin bulanan lainnya. Ia menilai besaran penghasilan tersebut tak cukup untuk memenuhi kebutuhan ASN.
"Belum lagi harus membayar angsuran sepeda motor dan cicilan lainnya, pasti gaji dan tunjangan itu tidak cukup," papar Idris. "Maka salah satu cara mencegah pungli yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan aparatur."
Selain meningkatkan kesejahteraan, Idris juga menilai penerapan hukuman untuk ASN yang melakukan pungli harus lebih dipertegas. Hukuman tersebut juga harus memberikan efek jera. Sedangkan ASN yang bekerja dengan baik dan mematuhi aturan yang ada dinilainya harus diberi penghargaan.
"Dengan menerapkan penghargaan dan hukuman, diharapkan dapat mendorong integritas, kejujuran, dan tanggungjawab ASN," ungkap Idris. "Sehingga tidak terjadi lagi praktek pungli."
Di sisi lain, Kemenko Polhukam sendiri mendorong Kota Gorontalo untuk bebas dari pungli. Salah satu tujuannya adalah untuk meredam ekonomi biaya tinggi.
"Pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pungli dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, menghambat pembangunan, merugikan masyarakat, dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah," tutur Kepala Bidang Informasi dan Data Satgas Saber Pungli, Oka Prawira. "Sehingga itu pemberantasannya harus tegas dan mampu menimbulkan efek jera."
(wk/Bert)