Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka memiliki cara unik untuk merayakan Hari Kartini, yakni dengan membagikan alat kontrasepsi di sejumlah area ini.
- Eva Lestari
- Rabu, 21 April 2021 - 14:35 WIB
WowKeren - Peringatan Hari Kartini yang jatuh pada Rabu (21/4) hari ini dirayakan oleh banyak pihak, termasuk Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Majalengka. Mereka memperingati Hari Kartini dengan cara yang tidak biasa, yakni membagikan alat kontrasepsi berupa kondom dan pil KB kepada ratusan pedagang di 12 pasar tradisional Kabupaten Majalengka.
Selain ibu-ibu penyuluh KB, kegiatan ini juga didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Menurut Kepala DP3AKB Majalengka Nasrudin, kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat terkait pentingnya merencanakan sebuah keluarga.
"Ini bagian dari memperingati Hari Kartini, seperti diketahui beliau adalah pejuang perempuan di Indonesia. Kami juga ingin mengingatkan masyarakat akan pentingnya merencanakan keluarga," kata Nasrudin kepada detik.com, Rabu (21/4).
Selain membagikan alat kontrasepsi, mereka juga memberikan layanan KB gratis di sejumlah fasilitas kesehatan. "Hari ini serentak dilakukan baksos dalam rangka Hari Kartini. Kami membagikan kondom dan pil KB di 12 pasar tradisional serta memberikan layanan KB gratis di 32 fasilitas kesehatan," imbuh Nasrudin.
Senada dengan Nasrudin, Kabid Ketahanan Keluarga Sejahtera DP3KB Kabupaten Majalengka Titin Kustiningsih turut mengungkap pentingnya kegiatan tersebut. "Hari Kartini ini memang berbarengan dengan Ramadan dan kita ingin memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana," ujar Titin.
Dia menambahkan, "Jadi kami membagikan alat kontrasepsi yang praktis berupa kondom dan pil KB ini. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengendalikan penduduk."
Titin juga menjelaskan bahwa Kabupaten Majalengka memiliki tantangan besar dalam mensosialisasikan program tersebut. Terutama karena kurangnya tenaga penyuluh yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Tantangan kami sebagai penyuluh sangat banyak, yang utama adalah kekurangan jumlah penyuluh yang berstatus PNS. Kami berharap pemerintah mengangkat penyuluh yang non-PNS saat ini jadi PNS," pungkasnya.
(wk/eval)
