Puluhan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan tersebut berasal dari beberapa direktorat. Salah satunya adalah seorang deputi yang termasuk jajaran pejabat struktural.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 12 Mei 2021 - 14:15 WIB
WowKeren - Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijalani pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terus menuai perhatian. 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat kelulusan TWK bahkan telah dinonaktifkan.
Puluhan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK tersebut berasal dari beberapa direktorat. Salah satunya adalah seorang deputi yang termasuk jajaran pejabat struktural.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko dalam perbincangannya dengan Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Sujanarko sendiri termasuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang lulus TWK.
Menurut Sujanarko, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto turut dinyatakan tak lulus TWK pegawai KPK. Sujanarko mengungkapkan bahwa Herry sebelumnya pernah bersinggungan dengan Firli Bahuri kala Ketua KPK tersebut masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.
"Pada sebelum (Firli) jadi pimpinan KPK, waktu jadi deputi kan gonjang-ganjingnya banyak," tutur Sujanarko dalam kanal YouTube Haris Azhar, dikutip pada Rabu (12/5). "Bahkan di internal pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Firli."
Sujanarko mengungkapkan bahwa kala itu Herry Muryanto yang menjabat sebagai Direktur Pengawasan Internal memeriksa Firli. Meski demikian, Sujanarko tidak menjelaskan kasus-kasus yang menyangkut Firli tersebut.
"Tapi intinya gini, yang dulu memeriksa, Direktur PI (Pengawasan Internal) namanya Herry Muryanti, itu sekarang sudah jadi Deputi, dan itu masuk ke 75 orang (yang tidak lulus TWK)," papar Sujanarko.
Lebih lanjut, Sujanarko juga menyatakan bahwa puluhan orang yang tak lolos TWK tersebut tengah menangani beberapa kasus kelas kakap. Mereka juga disebut pernah berkonflik terkait idealisme KPK.
"Kalau saya pribadi memandang itu ada benarnya, memang kenyataannya, 75 orang itu banyak orang yang sedang tangani kasus besar," jelasnya. "Yang kedua, terkonfirmasi memang orang-orang yang masuk kategori 75, itu yang pernah berkonflik terkait dengan idealisme KPK."
(wk/Bert)
