Pimpinan KPK telah memutuskan bahwa ke-75 orang pegawainya dinyatakan tidak lolos TWK dan diberhentikan. Menanggapi hal tersebut, MAKI meminta agar Pimpinan KPK turun dari jabatannya.
- Wahyu
- Selasa, 18 Mei 2021 - 11:19 WIB
WowKeren - Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih menjadi sorotan publik. Setelah ke-75 pegawai KPK diumumkan tidak lolos dan diberhentikan, banyak pihak yang menanggapi hal tersebut.
Salah satu pihak yang memberikan tanggapannya adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI mengaku merasa lega atas apa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap ke-75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes dan diberhentikan.
Kemudian MAKI kini mengusulkan agar Pimpinan KPK Firli Bahuri mundur dari jabatannya. "Seperti sekarang Alhamdulillah Pak Jokowi mendengar suara-suara yang menentang penonaktifkan itu dan menyatakan bahwa itu tidak boleh dipecat dan itu saya kira efektif," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Senin (17/5).
Boyamin mengatakan Novel Baswedan dan ke-74 orang lainnya adalah pegawai yang berintegritas. Menurutnya, mereka semua patut untuk dipertahankan di KPK.
"Mempertahankan 75 orang itu lebih baik daripada membikin lagi yang seintegritas dan semilitansi dan sekerja keras dari 75 orang yang dinonaktifkan karena dianggap tidak lolos," papar Boyamin. "Justru harus dipertahankan karena selama ini mereka tidak pernah kena masalah baik etik maupun hukum 75 orang itu."
"Hanya catatan mungkin Pak Yudi Harahap itu pernah dikenakan Dewan Pengawas (Dewas) karena dianggap pernah buat rilis dan itu pun teguran ringan," lanjutnya. "Tapi di dalam kinerja, dia tidak pernah ada masalah."
Boyamin mengungkapkan bahwa sulit untuk mencari orang-orang berintegritas seperti Novel cs. Menurutnya, bukan lah hal yang mudah untuk mencari pengganti ke-75 pegawai itu. Kalau pun ada penggantinya, Boyamin tidak yakin kinerjanya bakal seperti ke-75 pegawai KPK yang dinonaktifkan itu.
"Jadi tidak gampang untuk menggantikan posisi 75 orang itu, jadi semua harus dipertahankan dan kemudian pada proses ini harus melihat kepentingan organisasi pemberantasan korupsi," tegas Boyamin. "Karena mereka adalah orang yang berintegritas dan cukup kredibel dan sangat profesional dalam memberantas korupsi."
(wk/wahy)
