TWK Jadi Kontroversi, Pimpinan KPK Ngaku Perjuangkan Semua Pegawai Jadi ASN
kpk.go.id
Nasional

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa pihaknya akan mengusahakan semua pegawai bisa menjadi ASN. Lantas, bagaimana nasib 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tak lolos TWK?

WowKeren - Polemik tes alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi topik hangat hingga saat ini. Sehubungan dengan kontroversi tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa pihaknya akan mengusahakan semua pegawai bisa menjadi ASN.

"Jadi di hadapan KPK, setiap orang pegawai adalah aset pemberantasan korupsi. Jadi kami prinsipnya akan memperjuangkan setiap dan seluruh pegawai KPK untuk menjadi ASN," kata Ghufron dalam acara Satu Meja the Forum, Rabu (19/5).

Atas dasar itu, KPK akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). KPK akan bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait untuk menyusun skenario demi menghindari pemecatan mereka.


Ghufron menjelaskan, "KPK akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kemenpan-RB yang memiliki kewenangan untuk memberikan formasi ASN dan bekerja sama dan berkoordinasi dengan BKN yang mengadministrasikan ASN tersebut."

Kendati demikian, Ghufron belum bisa mengungkap detailnya. "Bagaimana kemudian teknisnya? Kami akan kemudian berkoordinasi dengan lembaga terkait," pungkasnya.

Sementara itu, penanganan sejumlah kasus korupsi di Indonesia terancam terhenti setelah KPK menonaktifkan 75 pegawai yang tak lolos TWK ASN. Karena selain terlalu banyak, sebagian dari mereka bertanggungjawab menangani sejumlah kasus mega korupsi.

Kasus tersebut di antaranya adalah kasus pencucian uang yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, kasus e-KTP hingga kasus dana bantuan sosial (bansos) COVID-19. Sayangnya hingga saat ini belum ada sikap resmi dan keputusan final dari pimpinan KPK dan penyelenggara TWK. Karena itulah ada banyak pihak yang berharap polemik ini bisa segera diselesaikan agar tidak semakin merugikan publik maupun negara.

(wk/eval)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait