Pimpinan KPK beserta instansi terkait telah mengumumkan sebanyak 75 pegawai dinyatakan tidak lolos TWK tanpa menyerahkan hasil asesmen kepada yang bersangkutan. Belakangan, KPK diminta untuk membeberkan hasilnya kepada pegawai KPK.
- Wahyu
- Jumat, 28 Mei 2021 - 14:01 WIB
WowKeren - Pimpinan KPK bersama pihak terkait telah mengumumkan bahwa ada 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Kendati demikian, hingga saat ini pihaknya belum membeberkan hasil tes secara lengkap kepada pegawai yang dinyatakan tidak lolos itu.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Informasi Publik (KIP) Arif Kuswardono menyatakan bahwa semua pegawai KPK yang mengikuti asesmen dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak mendapat penilaian hasil tersebut. Baik yang lolos tes maupun tidak.
"Jika seorang peserta ingin mengetahui nilai tersebut, kenapa dia tidak lulus, dia berhak atas informasi nilai tes menyangkut dirinya," tutur Arif saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (27/5).
Arif mengatakan bahwa nilai hasil asesmen memang menjadi informasi yang tidak bisa diumumkan kepada publik. Akan tetapi nilai dari hasil asesmen menjadi umum untuk ditunjukkan kepada peserta TWK.
Hal itu telah diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan demikian, pegawai atau peserta asesmen mestinya dapat meminta informasi terkait nilai asesmen kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) KPK.
"Karena menyangkut penilaian atas kapasitas seseorang, informasi itu termasuk informasi dikecualikan," lanjutnya. "Namun informasi tersebut merupakan informasi terbuka untuk yang bersangkutan."
Arif menuturkan bahwa pada prinsipnya, informasi terkait dengan nilai asesmen itu terbuka hanya untuk yang bersangkutan atau peserta tes. "Si peserta dapat meminta informasi tersebut melalui PPID KPK," tandas Arif.
Di sisi lain, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko yang juga merupakan pegawai tidak lolos tes mengaku hingga saat ini belum menerima hasil asesmennya. Ia baru berencana akan memintanya kepada pimpinan KPK.
Menurut Sujanarko, pimpinan KPK seharusnya menyerahkan hasil tes asesmen tersebut kepada pegawainya. Bukan hanya mengumumkan lulus dan tidak. "(Saya menerima) pengumuman tak lulus saja, (hasil tes) harusnya semua diberikan," tutur Sujanarko kepada CNNIndonesia.com pada Kamis (27/5).
Lebih lanjut, permintaan agar hasil tes diberikan kepada peserta atau pegawai yang mengikuti TWK telah disampaikan melalui jajaran penyelidik KPK. "Kami meminta agar hasil tes (lengkap berikut kertas kerja) dapat dibuka," bunyi permintaan yang dirilis pada Kamis (27/5).
(wk/wahy)
