Sebagian pelajar SMP di Surabaya akan menggelar demonstrasi terkait dengan peraturan PPDB. Dalam aksi itu, mereka mengajukan beberapa tuntutan kepada Mendikbudristek Nadiem.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Rabu, 02 Juni 2021 - 15:36 WIB
WowKeren - Sebentar lagi ajaran baru akan segera dimulai. Masing-masing pelajar tengah mempersiapkan dirinya untuk memasuki ke jenjang yang lebih tinggi, misal dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK).
Maka dari itu, sudah banyak sebagian siswa yang mulai mendaftar ke sekolah-sekolah tingkat selanjutnya. Akan tetapi ada sejumlah aturan yang dianggap menjadi penghalang untuk bisa mendaftar ke sekolah yang diinginkan, seperti jalur zonasi.
Sejumlah pelajar SMP yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Surabaya (APS) akan menggelar demonstrasi sebagai bentuk protesnya atas sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 SMA/SMK berdasarkan zonasi. Ketua APS Mirza Akmal Putra mengatakan bahwa aksi tersebut akan diikuti oleh siswa kelas IX yang tidak setuju dengan sistem PPDB zonasi.
"Pelajar yang ikut utamanya adalah para pejuang PPDB," terang Mirza saat dihubungi CNNIndonesia, Rabu (2/6). "Pelajar kelas IX SMP, kemudian disusul dengan kakak-kakak atau adik-adik kelasnya."
Mirza mengatakan bahwa aksi demonstrasi tersebut akan dilakukan melalui dua cara. Adapun cara tersebut yakni melalui demonstrasi langsung di Gedung Negara Grahadi dan kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur. Kemudian aksi di depan rumah mereka masing-masing, lalu disebar melalui media sosial.
Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan di depan rumah, masing-masing dari mereka akan membawa poster berisikan tuntutan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. "Teman-teman berdiri di depan rumahnya masing-masing dengan membawa kertas berisikan protes mereka," jelas Mirza.
Mirza menuturkan aksi demonstrasi dilakukan dengan model seperti itu lantaran masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Meski begitu, ia meyakini bahwa tuntutan tersebut akan sampai ke pemangku jabatan, khususnya Nadiem.
Lebih lanjut, Mirza menjelaskan ada tiga tuntutan yang dilayangkan APS kepada Nadiem. Adapun tuntutan yang pertama yakni mereka meminta pemerintah mengkaji ulang sistem zonasi PPDB.
Kedua, mereka meminta jalur zonasi PPDB ditiadakan karena tidak relevan dengan fasilitas di daerahnya. Kemudian yang terakhir adalah mereka meminta pemerintah memberikan solusi bagi CPDB (Calon Peserta Didik Baru) SMA/SMK 2021 yang tidak lolos dan terpaksa melanjutkan di sekolah swasta atau bahkan putus sekolah.
(wk/tiar)
