Pemerintah menegaskan pembelajaran tatap muka (PTM) harus diselenggarakan mulai Juli 2021 mendatang. Karena itulah KPAI memberikan 14 poin rekomendasi demi menyambutnya.
- Elvariza Opita
- Minggu, 06 Juni 2021 - 23:28 WIB
WowKeren - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) harus tetap dibuka mulai Juli 2021 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun menyiapkan hingga setidaknya 14 poin rekomendasi demi keamanan PTM di tengah pandemi COVID-19.
Yang pertama adalah mendorong semua daerah untuk jujur serta terbuka atas data kasus COVID-19 yang dialami. "Ketika membuka madrasah atau sekolah tatap muka, maka positivity rate di daerah tersebut menjadi pertimbangan utama bagi pemenuhan hak hidup," tutur anggota KPAI, Jasra Putra, Minggu (6/6).
Yang harus diperhatikan pula adalah PTM bis dilakukan jika guru telah divaksin. Lalu rekomendasi kedua, KPAI mendorong terlibatnya ahli penyakit menular dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam pengambilan keputusan jelang PTM.
"Jika positivity rate di atas 10 persen sebaiknya pemerintah daerah menunda pembukaan sekolah tatap muka," tegasnya. Lalu rekomendasi keempat terkait alokasi anggaran yang memadai untuk pembukaan PTM ini.
Lalu KPAI juga mendorong 5 SIAP sebagai parameter pembukaan PTM. Yakni siap daerahnya, sekolahnya, gurunya, orangtuanya, dan tentu saja siswanya.
KPAI juga mengimbau dinas pendidikan setempat memiliki nota kesepahaman terkait pendampingan sekolah selama masa PTM. Keenam, KPAI meminta agar pembukaan PTM bisa dilakukan secara bertahap, dengan memberi perhatian khusus pada jenjang PAUD serta SD kelas 1-3.
Selanjutnya, perlu adanya edukasi khusus terkait protokol kesehatan, baik untuk tenaga pendidik, siswa, hingga orangtua. "Semua warga sekolah harus jujur dengan kondisi kesehatannya, tidak berangkat jika memiliki tanda-tanda infeksi COVID-19," tutur Jasra.
Kedelapan, KPAI mengimbau Pemda juga membuka sekolah di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil apabila positivity rate sudah di bawah 5 persen. Tentu saja protokol kesehatan harus ditegakkan dengan jumlah siswa yang masuk maksimal 50 persen.
KPAI sangat mengapresiasi proses uji coba PTM di beberapa daerah yang sangat menjunjung tinggi protokol kesehatan. Lalu KPAI juga mendorong agar pembelajaran jarak jauh (PJJ) diperbaiki supaya bisa mengatasi turunnya kualitas pendidikan.
"Sekolah harus menerapkan PJJ dan PTM secara bergiliran," kata Jasra. Diperlukan pula pemetaan akses digital antarsekolah dan antardaerah demi menunjang PJJ.
Kesebelas, KPAI mendorong PTM diselenggarakan untuk materi yang sulit dan sangat sulit, atau mengutamakan materi praktik yang sulit didaringkan. PTM juga sebaiknya memberdayakan guru bimbingan konseling untuk menghadapi anak-anak yang mengalami tekanan psikologis selama pandemi.
KPAI mendorong peningkatan pengawasan selama pelaksanaan PTM. Dan yang terakhir, KPAI mendorong agar anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait PTM.
(wk/elva)
