Komnas HAM mengungkap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tak bisa menjawab 3 klaster pertanyaan soal TWK sehingga para pimpinan lembaga antirasuah lain harus tetap datang.
- Elvariza Opita
- Kamis, 17 Juni 2021 - 20:56 WIB
WowKeren - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mewakili pimpinan lembaga antirasuah untuk memenuhi panggilan Komnas HAM pada Kamis (17/6). Namun rupanya kedatangan Ghufron ini tak cukup memuaskan upaya investigasi pelanggaran dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) oleh Komnas HAM.
Setidaknya ada tiga klaster pertanyaan yang menurut Komnas HAM tak bisa dijawab Ghufron dengan baik. Termasuk soal alasan mengapa memilih TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kenapa yang digunakan juga adalah tes wawasan kebangsaan yang tadi dijelaskan Pak Nurul Ghufron," terang Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, Kamis (17/6). "Dan Pak Nurul Ghufron ini juga tidak bisa jawab karena KPK tidak tahu katanya itu lininya BKN (Badan Kepegawaian Negara)."
Pertanyaan lain yang tak terjawab adalah pengambilan keputusan yang dilakukan bersama seluruh pimpinan KPK atau tidak. Ghufron juga dianggap tidak mampu menjawab soal kontroversi yang mengiringi TWK serta siapa yang pertama kali menggagas pemakaian TWK.
"Karena bukan beliau (yang menggagas) dan beliau juga tidak bisa menjawab," tutur Anam. "Makanya itu harus (dijawab) orang-orang tersebut yang terkait dengan konstruksi peristiwa itu."
Karena itulah Komnas HAM mendorong Pimpinan serta Sekretaris Jenderal KPK untuk semuanya memenuhi panggilan Komnas HAM. "Pemanggilan pada KPK hari ini kami tujukan pada lima pimpinan dan sekjen KPK, dan yang datang adalah Pak Ghufron," terang Anam dalam tayangan Kompas TV.
Bahkan Komnas HAM menunjukkan ketegasannya dengan mendesak para pimpinan lembaga antirasuah untuk hadir maksimal akhir bulan ini. Anam menyebut pihaknya tak akan lagi melakukan pemanggilan formal kepada mereka.
"Enggak perlu kita panggil lagi, kita beri kesempatan saja. Kalau mau datang kita terima sampai akhir bulan ini, sebelum kami tutup kasus ini," ujar Anam. "Kalau dipanggil nanti menunggu lagi, akan memakan waktu yang banyak dan merugikan kita semua."
(wk/elva)
