PPKM darurat yang didalamnya juga meminta untuk melaksanakan WFH seratus persen, membuat pengusaha pusat perbelanjaan kecewa. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) merasa upaya pemulihan ekonomi selama ini sia-sia.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Kamis, 01 Juli 2021 - 18:40 WIB
WowKeren - Lonjakan COVID-19 di Indonesia masih terus terjadi hingga saat ini. Pemerintah pun tengah berusaha keras untuk bisa mengatasi pandemi ini. Salah satu upaya yang saat ini tengah dilakukan adalah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Presiden Joko Widodo pun telah mengumumkan bahwa PPKM darurat akan dilaksanakan pada 3 Juli hingga 20 Juli di Pulau Jawa dan Bali. Dalam pelaksanaannya nanti, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku komando tertinggi PPKM darurat mengatakan pelaksanaan work from home (WFH) seratus persen. Sehingga tidak akan ada pusat perbelanjaan yang buka.
Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan pengusaha mal akan sia-sia jika harus tutup dari 3 hingga 20 Juli 2021. Hal ini akan memicu keterpurukan pada sektor pusat perbelanjaan dan mal.
Hal itu disampaikan oleh Alphonsus Widjaja selaku Ketua Umum APPBI. "Pergerakan ekonomi yang sebenarnya sudah tumbuh cukup menggembirakan pada semester I tahun 2021, yang mana telah diupayakan secara susah payah selama ini akan menjadi sia-sia, dan akan kembali terganggu atau terpuruk" terang Widjaja dalam keterangan tertulis, Kamis (1/7).
Lebih lanjut, Widjaja menuturkan bahwa hal tersebut dapat dipastikan akan membuat pengusaha pusat perbelanjaan dan mal semakin susah dalam mencapai target perekonomian yang telah ditetapkan pada tahun ini. Artinya bahwa para pengusaha harus berjuang sendiri dalam menghadapi pandemi COVID-19.
"Pusat perbelanjaan sebagai salah satu fasilitas masyarakat dan menjadi salah satu pilar perdagangan dalam negeri Indonesia," terangnya. "Masih harus terus berjuang sendiri untuk bertahan tanpa bantuan pemerintah selama masa pandemi yang telah berlangsung selama hampir satu setengah tahun ini."
Widjaja mengungkapkan bahwa hingga saat ini pusat perbelanjaan masih belum sepenuhnya bisa bangkit dari keterpurukan. Keterpurukan ini sudah terjadi sejak tahun 2020, kemudian di awal tahun ini, kapasitas pusat perbelanjaan hanya diperbolehkan 50 persen.
(wk/tiar)
