WowKeren - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sempat ramai disorot karena menyindir Presiden Joko Widodo sebagai "King of Lip Service". Kini, BEM KM Universitas Negeri Semarang (Unnes) turut memberi "gelar" kepada sejumlah petinggi negara yang lain.

Melalui akun media sosialnya, BEM KM Unnes menyebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai "The King of Silent" dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai "The Queen of Ghosting". Pihak BEM KM Unnes menilai bahwa Ma'ruf Amin selaku Wapres RI seharusnya turut mengisi kekosongan peran yang tak mampu ditunaikan Presiden.

"Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya dimasa pandemi," papar BEM KM Unnes, Selasa (6/7). "Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam."

Meski demikian, Ma'ruf disebut terkesan menjadi legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang bias agama dan identitas dalam beberapa kesempatan. Salah satunya kala Ma'ruf memberikan pernyataan politik tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Sementara itu, BEM KM Unnes mengkritik Puan berdasarkan pandangan bahwa ia merupakan simbol DPR RI. Puan selaku Ketua DPR RI disebut memiliki peran penting dalam pengesahan produk legislasi.

Namun produk legislasi periode ini justru dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan, seperti UU KPK hingga Omnibus Law UU Cipta Kerja. "Serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," lanjut pihak BEM KM Unnes.

Di sisi lain, BEM KM Unnes juga menyebut Presiden Jokowi sebagai "King of Lip Service" karena dianggap telah mengingkari janji politiknya. Selain itu, Jokowi juga dinilai "kurang becus" dalam melaksanakan tugasnya sebagai Presiden.

"Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi," pungkas BEM KM Unnes. "Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal."