WowKeren - Korea Utara menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan yang datang ke negaranya dapat mengganggu kedaulatan nasional. Kementerian Luar Negeri Pyongyang mengatakan bahwa bantuan dari luar adalah "infiltrasi ekonomi" dan bahwa "tindakan negara-negara tertentu ikut campur" untuk "tujuan mengejar keuntungan dan mewujudkan dominasi" atas negara lain.

"Ini seharusnya tidak boleh ditoleransi," demikian pernyataan pihak Korea Utara, Selasa (6/7).

Kritik terhadap bantuan asing tersebut disampaikan bersamaan dengan tertundanya pasokan vaksin virus corona (COVID-19) di negara tersebut. Layanan Voice of America melaporkan bahwa pemerintahan Kim Jong Un telah menolak untuk mengizinkan pekerja kesehatan internasional untuk distribusi vaksin COVID-19. Padahal, hal tersebut merupakan persyaratan dari COVAX Facility milik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sementara itu, seorang sumber yang familiar dengan negosiasi antara COVAX dan Pyongyang menyebutkan bahwa Korut hanya menyelesaikan dua dari tujuh prosedur administrasi yang diperlukan untuk memasok vaksin COVID-19. Korut juga telah menyatakan keprihatinannya terkait keamanan vaksin AstraZeneca dari COVAX.

Selain itu, Korut juga dilaporkan telah menolak tawaran bantuan dari komunitas internasional untuk membentuk sistem rantai dingin alias cold chain untuk menjaga vaksin COVID-19. Sedianya, Korut dijadwalkan menerima 1.704.000 dosis vaksin COVID-19 dari COVAX.

Adapun Kemenlu Korut menilai bahwa bantuan dan kerjasama sama seperti "melempar umpan" dan merupakan awal dari "reformasi politik" di negara target.

"Ini adalah fakta bahwa dunia tahu bahwa campur tangan politik dan pelanggaran kedaulatan dilakukan di negara-negara berdaulat melalui berbagai kondisi, seperti pemantauan pemilu," demikian pernyataan Kemenlu Korut. "Kedaulatan tidak dapat diberikan kepada siapa pun atau dihasilkan dengan kompromi atau penyerahan, dan hanya dapat dirangkul ketika kita berjuang melawan ketidakadilan dan tirani dengan kekuatan yang bersatu."

Di sisi lain, Korea Selatan disebut telah berjanji untuk menyumbangkan 200 juta dolar bagi COVAX Facility. Korsel juga telah menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk "berbagi" COVID-19 dengan Korut.