Petisi itu mengatakan krisis telah menyebabkan hilangnya nyawa, merusak ekonomi, membebani sistem kesehatan, hingga menggoyahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 28 Juli 2021 - 09:43 WIB
WowKeren - Di tengah upaya Thailand untuk memerangi gelombang COVID-19 terburuk sejak awal pandemi, pemerintah di sana justru mendapat tekanan yang meningkat. Pemerintah didesak untuk mengungkapkan perincian keputusan pengadaan vaksinnya.
Sekelompok orang, The Bangkok Post melaporkan setidaknya ada 333, yang terdiri dari akademisi, pers dan individu telah menandatangani pernyataan yang menyerukan pengungkapan penuh segala sesuatu yang berkaitan dengan kesepakatan pengadaan vaksin negara tersebut.
Mereka mendesak untuk melihat rincian pengadaan dan distribusi vaksin yang dipublikasikan di bawah prinsip data terbuka. Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh jaringan penyelenggara kampanye tersebut menyebutkan, pandemi COVID-19 dapat diselesaikan secara lebih efektif dengan penyebaran informasi tanpa hambatan.
Mereka menuntut agar Pusat Administrasi Situasi COVID-19 (CCSA) membocorkan rincian proses yang terlibat dalam mengusulkan, menyetujui dan menandatangani kontrak pengadaan vaksin. Tak hanya yang terjadi sebelumnya namun juga untuk kontrak serupa di masa depan.
Pernyataan itu mengatakan krisis telah menyebabkan hilangnya nyawa, merusak ekonomi, membebani sistem kesehatan masyarakat. Dan yang lebih parah adalah menggoyahkan kepercayaan publik kepada pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Manajemen yang efisien dan distribusi vaksin yang adil memegang kunci untuk mengatasi krisis. Mereka bersikeras membuat data dapat diakses oleh orang-orang akan menghilangkan mitos dan melawan berita palsu. Lebih lanjut, pernyataan itu mengatakan keterbukaan informasi akan membawa kerja sama.
Kondisi penting yang terkait dengan mengamankan pesanan dengan produsen vaksin harus diumumkan kepada publik. Beberapa informasi yang dimaksud di antaranya terkait jumlah dosis yang dipesan, panjang kontrak pembelian, tenggat waktu untuk pengiriman vaksin, dan penalti untuk pengiriman yang terlambat.
Sementara itu, kondisi rumah sakit di ibu kota Thailand juga sudah mulai kewalahan untuk merawat pasien COVID-19. Kementerian Kesehatan mengatakan pasien COVID-19 yang ingin kembali ke provinsi asal mereka untuk perawatan dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis. Melalui langkah ini, orang-orang yang bepergian ke provinsi asal mereka untuk perawatan diharapkan dapat mengurangi tekanan pada rumah sakit.
(wk/zodi)
