Sebelumnya, PAN memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi. Hal ini lantas mendapat sorotan dari sejumlah pihak yang menghubungkannya dengan demokrasi di Indonesia.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Jumat, 27 Agustus 2021 - 12:11 WIB
WowKeren - Pada 25 Agustus lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Eddy Soeparno menghadiri pertemuan dengan partai koalisi bersama Presiden Joko Widodo di Istana. Dengan adanya pertemuan tersebut, PAN resmi beralih berkoalisi dengan pendukung Jokowi.
Masuknya PAN ke koalisi Jokowi ini mendapat perhatian sejumlah pihak. Bahkan mereka menyebut bahwa masuknya PAN ke koalisi Jokowi itu semakin membahayakan demokrasi. Merapatnya PAN ke pemerintahan diniali akan semakin melemahkan checks and balances.
Seorang Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun menyayangkan sikap politik PAN. Menurutnya, PAN justru bergabung atau berkoalisi di saat rezim pemerintahan saat ini dalam performa terburuknya.
Ubedilah lantas menyinggung kepemimpinan Zulkifli Hasan di dalam PAN. "Itu menunjukkan PAN di bawa kepemimpinan Zulkifli Hasan terlihat sangat pragmatis," terang Ubedilah kepada Tempo, Kamis (26/8).
Menurut Ubedilah, rezim pemerintahan saat ini dalam performa terburuk lantaran anjloknya indeks demokrasi, korupsi yang merajalela, munculnya sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di saat banyak kasus di masa lalu yang beluk tuntas, hingga memburuknya perekonomian dengan defisit APBN dan membengkaknya utang negara.
Lebih lanjut, Ubedilah menerangkan bahwa masuknya PAN ke dalam koalisi Jokowi itu seakan-akan melegitimigasi langkah buruk rezim pemerintahan saat ini. Konsolidasi koalisi pemerintah yang semakin bertambah kuat karena masuknya PAN, bisa jadi menunjukkan situasi berbahaya atau ketakutan rezim saat ini.
Di sisi lain, Ubedilah menilai ada juga kemungkinan konsolidasi itu bersifat semu karena semakin meluasnya ketidakpercayaan publik, bahkan di kanca dunia internasional. Hal ini bisa membawa dampak demokrasi di Indonesia semakin tidak berkualitas dan berbahaya karena bertambahnya pendukung rusaknya demokrasi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menuturkan prediksi serupa dengan Ubedilah. Menurut Adi, dengan masuknya PAN ke koalisi Jokowi, kekuasaan pemerintah akan semakin powerful. Sedangkan kontrol dari parlemen hampir tidak ada.
(wk/tiar)
