WowKeren - Menteri Keungan Sri Mulyani menyebut perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 cukup baik. Hal ini tampak dari kontraksi perekonomian yang tak terlalu dalam dibanding negara lain yang tergabung di G20.

Menkeu Sri Mulyani mengingatkan bahwa perekonomian RI di kuartal II-2020 hanya minus 5,3 persen. Padahal negara lain mengalami kontraksi hingga dua digit hampir 20 persen.

"Indonesia kuartal II tahun lalu minus 5,3 persen. Ini menunjukkan secara relativitas Indonesia bisa memposisikan respon dan dampak ekonomi dari pandemi ini," papar Sri Mulyani. "Jadi dari negara-negara G20 Indonesia relatif cukup baik. Mungkin yang lebih baik China, Vietnam dan Korea. Tiga negara itu."

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara year on year (yoy) kemudian bangkit di kuartal II-2021 hingga 7,07 persen. Indonesia pun berhasil kembali ke level pra-COVID pada tahun 2019 lalu. Meski demikian, Sri Mulyani mengungkapkan tidak semua negara bisa kembali seperti ke masa pertumbuhan pra-COVID seperti Indonesia.

"Pada kuartal II tidak semua negara recover ke pre-COVID level. Kalau lihat PDB real dari negara sekitar kita, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura semuanya tidak ada satupun yang GDP-nya sudah tembus pre-COVID level atau kuartal II-2019. Ini dikarenakan kontraksinya di 2020 yang dalam," ujar Sri Mulyani. "Indonesia yang kontraksinya relatif mild dengan rebound 7,1 persen. Kita sudah di level GDP real, kita sudah melewati pre-COVID level."

Sementara itu, Sri Mulyani juga sempat mengungkapkan faktor di balik keberhasilan Indonesia keluar dari jurang resesi. Salah satunya adalah karena APBN bekerja sangat fleksibel. Sebagai contoh, alokasi dana pemulihan kesehatan yang awalnya dirancang sekitar Rp 400 dapat ditambah menjadi Rp 774 triliun.

"Ekonomi semester I ini kita sudah melewati fase resesi. Dan ke depannya ditentukan oleh kemampuan kita kendalikan COVID-19," tutur Sri Mulyani dalam Pembukaan dan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 2021. "Varian baru bisa berpotensi disrupsi, karena itu seluruh kebijakan harus adaptif dan fleksibel tapi harus ada arahan yang jelas untuk melindungi masyarakat."