Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani mewanti-wanti agar jangan sampai wacana tersebut menjadi kamuflase untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 03 September 2021 - 14:47 WIB
WowKeren - Wacana amandemen UUD 1945 kini tengah ramai diperbincangkan. Isu ini turut ditanggapi oleh Partai Demokrat.
Menurut Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani, amandemen UUD 1945 tidak urgent untuk dilakukan. Ia juga mewanti- wanti jangan sampai isu tersebut menjadi kamuflase untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.
"Kami berpandangan tak ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD '45, apalagi patut diduga wacana PPHN hanya sekadar kamuflase karena penumpang utamanya adalah menggolkan kepentingan perubahan batas masa jabatan presiden dan DPR," papar Kamhar pada Jumat (3/9).
Kamhar menilai publik sudah membaca adanya kepentingan terselubung terkait wacana amandemen UUD 1945. Salah satunya adalah memuluskan proyek pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
"Publik membaca ada kepentingan terselubung dari oligarki penguasa untuk perpanjangan masa jabatan ini, antara lain untuk memuluskan proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dan proyek-proyek ikutannya termasuk tukar guling aset-aset strategis milik negara di Jakarta jika agenda pemindahan IKN telah berjalan," jelasnya. "Dari dinamika yang berkembang akhirnya publik dengan mudah bisa membaca bahwa skenario ini dijalankan secara serius oleh pemerintah."
Oleh sebab itu, Demokrat mengingatkan Jokowi untuk tak tergiur perpanjangan masa jabatan. Kamhar meminta agar Jokowi tak menjadi "Malin Kundang Reformasi".
"Kami mengingatkan agar Pak Jokowi tak menjadi 'Malin Kundang Reformasi'. Reformasilah yang telah melahirkannya hingga kemudian bisa menjadi Wali Kota, Gubernur dan kini Presiden," paparnya. "Janganlah amanah dan agenda reformasi dikhianati, karena bisa saja berakibat pada 'kutukan demokrasi."
Adapun wacana serupa disebut Kamhar juga pernah menyeruak di masa kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Namun wacana tersebut dapat diredam dengan cepat.
"Wacana seperti ini pernah mengemuka pada periode kedua masa jabatan Presiden SBY, namun beliau segera meredam dan mampu menghindarkan diri dari jebakan kekuasaan ini," pungkasnya.
(wk/Bert)
