Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengaku tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong. Ia meminta KPK untuk menunjukkan pihak yang telah menyuapnya.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 04 September 2021 - 09:12 WIB
WowKeren - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018. KPK juga menetapkan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Budhi, Kedy Afandi, sebagai tersangka.
"Setelah KPK melakukan penyelidikan, kita menemukan bukti permulaan yang cukup dan kita tingkatkan ke penyidikan. Hasil kerja keras tersebut menetapkan dua orang tersangka," tutur Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di kantornya pada Jumat (3/8).
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Budhi mengaku tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong. Ia meminta KPK untuk menunjukkan pihak yang telah menyuapnya.
"Insya Allah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong, tidak pernah menerima sama sekali. Tolong ditunjukkan yang memberi siapa," tulis Budhi di akun Instagram-nya. "Masyarakat Banjarnegara adalah masyarakat yang cerdas. Tidak perlu banyak kata untuk membela diri, gusti Allah mboten sare."
Sebelumnya, Budhi sempat viral di media sosial karena memamerkan foto slip gajinya pada tahun 2019 lalu. Dalam slip gaji tersebut, tertulis gaji bersih Budhi mencapai Rp 6.114.100. Namun gaji bersih tersebut masih dipotong zakat lewat BAZ sebesar Rp 152.900, sehingga Budhi hanya menerima Rp 5.961.200.
Selain itu, Budhi juga sempat ramai diperbincangkan usai salah menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai "penjahit". Meski demikian, Budhi telah meminta maaf kepada Luhut dan menegaskan tidak punya maksud untuk menghina siapa pun.
"Mohon maaf kemarin saya menyebut Menteri Penjahit, karena saya tidak hapal namanya panjang sekali. Ini sekarang saya baca yang jelas, ini saya baca dan saya mohon maaf, (yang betul) adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan," kata Budhi. "Dan terakhir kepada warga dari Tapanuli yang memiliki warga Panjaitan, yang pada waktu yang lalu saya sebut Penjahit karena saya tidak hafal, karena saya tidak hafal marga warga Tapanuli. Tapi hari ini saya baru paham, maka saya tulis, dan saya mohon maaf, yang sebenarnya adalah marga Panjaitan."
Di sisi lain, Budhi juga dilaporkan pernah turun tangan memperbaiki jalan rusak di jalur wisata Banjarnegara-Dieng. Padahal jalan tersebut merupakan jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Tengah.
Budhi mengaku menggunakan uang pribadi untuk memperbaiki jalan rusak yang sering menimbulkan kecelakaan tersebut. "Insya Allah anggaran pribadi. Kami punya kewajiban mau jalan nasional atau provinsi ini kan di wilayah Banjarnegara. Kita sebagai kepala daerah harus peduli," ujar Budhi pada 6 Desember 2020 lalu.
(wk/Bert)
