Puluhan Pegawai KPK Dipecat, Sikap Jokowi Dibandingkan Dengan SBY
Nasional
Polemik Tes ASN Pegawai KPK

Keputusan KPK untuk memberhentikan puluhan pegawai, termasuk Novel Baswedan, per 30 September ini lantas disayangkan oleh pengamat politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo.

WowKeren - Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) akan diberhentikan secara hormat per 30 September 2021 mendatang. TWK merupakan salah satu syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keputusan pemecatan Novel Baswedan dkk ini lantas disayangkan oleh pengamat politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo. Ia mendesak Presiden Joko Widodo untuk terlibat dalam menjaga marwah KPK.

Menurut Suko, keputusan pemecatan puluhan pegawai KPK ini akan berimplikasi buruk pada iklim pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut dinilainya bisa menjatuhkan kepercayaan publik terhadap KPK.

"Terlepas dari soal prosedur, pemecatan itu berdampak pada menurunnya kepercayasn publik terhadap KPK," jelas Suko kepada Republika, Jumat (17/9).

Lebih lanjut, Suko mengkritik pemecatan terhadap pegawai KPK yang dinilai memiliki prestasi dalam pemberantasan korupsi seperti Novel Baswedan. Keputusan pemecatan ini dinilainya bisa turut berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.


"Ini juga berdampak buruk pada kepercayaan terhadap pemerintah," katanya.

Oleh sebab itu, Suko meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan dalam polemik tersebut. "Seharusnyalah Presiden turun tangan soal ini. Karena jika tidak, justru merugikan citra pemerintahannya," tuturnya.

Suko juga menyindir sikap Jokowi yang seolah-olah lari dari komitmen pemberantasan korupsi. Sikap Jokowi terkait isu KPK ini lantas dibandingkan dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

Menurutnya, SBY masih cenderung membela KPK meski besannya ditangkap lembaga anti-rasuah tersebut. "Iya itulah bedanya (Presiden Jokowi dan Presiden SBY)," ujar Suko.

Sebelumnya, Jokowi telah meminta agar tidak semua urusan dibawa kepadanya. "Jangan semua-semuanya itu diserahkan kepada Presiden," kata Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan pada Rabu (15/9).

Jokowi menilai polemik TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK sebagai ASN telah memiliki penanggungjawabnya sendiri. Terlebih polemik TWK juga sudah diproses di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts