Tak hanya rencana kebijakan bebas visa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyampaikan bahwa nama Presiden pertama RI Soekarno akan dijadikan nama jalan di Turki.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 13 Oktober 2021 - 12:48 WIB
WowKeren - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan hasil dari kunjungan bilateralnya ke Turki. Salah satunya adalah rencana pemerintah Turki untuk memberikan bebas visa bagi warga negara Indonesia (WNI) yang akan masuk ke negaranya.
"Menteri Luar Negeri Turki juga menyampaikan kebijakan baru pemerintah Turki untuk memberikan bebas visa bagi warga negara Indonesia ke Turki," papar Retno dalam siaran pers pada Selasa (12/10). "Dan kebijakan ini akan mulai berlaku dalam waktu dekat."
Informasi detail terkait kebijakan bebas visa tersebut akan diumumkan setelah ada keputusan lebih lanjut. "Jadi kalau sudah ada keputusan kapan akan mulai diberlakukan tentunya kita akan sampaikan kepada publik," kata Retno.
Tak hanya rencana kebijakan bebas visa, Retno juga menyampaikan bahwa nama Presiden pertama RI Soekarno akan dijadikan nama jalan di Turki. Nama jalan di depan Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara kini memiliki unsur "Soekarno" di dalamnya.
"Selain itu, dapat saya sampaikan juga bahwa pemerintah Turki telah menganugerahkan nama jalan di depan Kantor KBRI Ankara yang baru dengan nama Jalan Ahmed Soekarno
Sementara itu, pertemuan bilateral tersebut turut membahas berbagai isu. Salah satunya adalah penguatan kerjasama di bidang kesehatan.
"Saat ini kita sudah mulai berbicara mengenai kerjasama jangka panjang, antara lain melalui kerjasama di bidang pengadaan bahan baku obat," ungkap Retno. "Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Indonesia telah melakukan pembicaraan dengan salah satu perusahaan farmasi terkemuka Turki, yaitu Abdi Ibrahim."
Menurut Retno, pihak Pertamina dan Abdi Ibrahim telah sepakat untuk menjajaki kerjasama industri farmasi dan menjajaki kemungkinan berbagi teknologi dan memproduksi produk farmasi di fasilitas PT KPI di Tanah Air. Retno mengungkapkan bahwa pemerintah berharap kerjasama kedua perusahaan tersebut dapat memperkuat pemenuhan pasokan kebutuhan domestik dan mengurangi impor bahan baku obat.
"Masih di bidang kesehatan, kita sepakat untuk mengembangkan Mutual Recognition on Vaccine Sertificate yang tertuang dalam deklarasi bersama kedua negara," lanjut Retno.
Selain mengakui sertifikat vaksin, kerjasama ini juga mencakup pengakuan tes PCR di kedua negara. Serta pengakuan dan penerimaan semua jenis vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan emergency use listing procedure (EUL) WHO dan emergency use authorization (EUA) dari negara masing-masing.
(wk/Bert)
