Krisis iklim sedang menjadi sorotan dunia, tak terkecuali di Indonesia. DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak perubahan iklim tersebut, bahkan kini diklaim paling rentan di Asia.
- Elvariza Opita
- Selasa, 16 November 2021 - 10:49 WIB
WowKeren - Isu krisis iklim sedang begitu hangat dibicarakan. Apalagi karena dampak krisis iklim ini begitu luar biasa, serta tentu saja berpotensi menyebabkan kematian makhluk hidup itu sendiri.
Baru-baru ini analis bisnis Verisk Maplecroft menyusun daftar kota-kota di Asia yang dinilai tidak siap menghadapi dampak krisis iklim. Mengutip DW Indonesia, Jakarta ternyata berada di urutan teratas daftar yang disusun Verisk Maplecroft tersebut. Sedangkan sekitar seperlima daftar tersebut ditempati oleh kota-kota di India dan Tiongkok.
Laporan menyebut lebih dari 400 kota besar dengan populasi sekitar 1,5 miliar manusia menghadapi risiko tinggi atau ekstrem akibat perubahan iklim. Hal ini meliputi polusi, menyusutnya ketersediaan air, gelombang panas, bencana alam, serta cuaca ekstrem.
Ibu Kota Indonesia sendiri diletakkan di urutan teratas daftar muram tersebut karena kombinasi beberapa masalah. Seperti penurunan permukaan tanah, di mana saat ini diperkirakan 40 persen wilayah Jakarta sudah di bawah permukaan air laut, yang diperburuk dengan minimnya infrastruktur pendukung.
New Delhi yang merupakan Ibu Kota India berada di urutan kedua. Negeri Bollywood "menyumbangkan" setidaknya 13 kota untuk masuk kategori berisiko ekstrem.
"(Kota-kota ini) adalah rumah bagi separuh populasi dunia dan motor kemakmuran," ujar Will Nichols yang mengepalai penelitian, dikutip pada Selasa (16/11). "Tapi saat ini mereka sudah dilanda kualitas udara yang buruk, kelangkaan air bersih, dan bencana alam."
Kendati demikian, peneliti rupanya masih menyimpan asa terhadap Tiongkok meskipun banyak kota dengan parameter lingkungan yang buruk berasal dari negara tersebut. Seperti 35 kota dengan dampak terparah akibat polusi air berada di Tiongkok. Atau 13 kota yang mengalami kelangkaan air juga ditemukan di Tiongkok.
"Tapi setidaknya di Tiongkok (terjadi) kebangkitan kelas menengah yang semakin menuntut kualitas udara yang bersih dan diikuti dengan program pemerintah," tutur Nichols. Ia menjelaskan, pemerintah harus menentukan langkah mitigasi terbaik untuk menghadapi krisis yang ada.
"Struktur pemerintahan Tiongkok yang ketat memungkinkan pemerintah mengambil langkah dramatis seperti menutup pabrik untuk memenuhi sasaran emisi. Hal ini memberikan mereka peluang untuk bisa memitigasi risiko-risiko itu," pungkasnya.
(wk/elva)
