UU Cipta Kerja Gugur Kalau Tak Direvisi Dalam 2 Tahun, Menko Airlangga Buka Suara
Wikimedia Commons/Monitor Civicus
Nasional
Pengesahan UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi meminta Pemerintah dan DPR RI merevisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun, atau peraturan lama akan kembali berlaku.

WowKeren - Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menjatuhkan putusan atas uji formil UU Cipta Kerja Omnibus Law. MK menegaskan pemerintah dan DPR RI memiliki waktu 2 tahun untuk merevisi UU Ciptaker atau terancam kembali ke peraturan lama.

Keputusan ini jelas disambut baik oleh buruh yang sebagian guagatannya dikabulkan. Namun apa pendapat pemerintah usai diminta untuk merevisi UU Ciptaker?

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah menghormati dan akan mematuhi putusan MK tersebut. "Pertama setelah ikuti sidang MK dan pemerintah menghormati dan patuhi putusan MK dan laksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan putusan MK yang dimaksud," tegas Airlangga dalam konferensi persnya, Kamis (25/11).

Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa UU Ciptaker masih berlaku secara konstitusional. "Setelah perbaikan pembentukannya sesuai tenggang waktu," kata Airlangga melanjutkan.


"Pemerintah akan tindaklanjuti putusan MK yang dimaksud, melalui penyiapan perbaikan UU," imbuhnya. "Dan arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud putusan MK."

Sebelumnya, MK memutuskan untuk pembuat UU Ciptaker, dalam hal ini pemerintah dan DPR, melakukan revisi dalam jangka waktu dua tahun. "Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," ujar Ketua MK Anwar Usman, Kamis (25/11).

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," imbuhnya. Empat hakim MK menyatakan dissenting opinion atas putusan hari ini.

Ahli hukum tata negara turut menyoroti keputusan MK terkait UU Ciptaker ini. "MK membenahi secara luar biasa tata cara pembentukan UU. Putusan ini akan membuat DPR dan pemerintah harus berhati-hati dalam membuat UU," tutur Ahli Hukum Tata Negara sekaligus pengajar Universitas Andalas Padang, Feri Amsari.

Namun Feri masih menyoroti mengapa MK menjatuhkan putusan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat diberlakukan dua tahun. "(Namun) apapun itu, ini kemenangan baik bagi publik," pungkasnya.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts