WowKeren - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengancam akan melakukan mogok kerja dalam rangka menuntut pencopotan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Sedianya aksi mogok kerja ini akan diselenggarakan pada 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022.

Sejumlah pihak turut menanggapi masalah yang terjadi, termasuk Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Bukan hanya Ahok, Kementerian Ketenagakerjaan juga ikut menanggapi, bahkan dengan melakukan mediasi antara FSPPB dengan Manajemen Pertamina.

Mediasi ini dilakukan di Kantor Kemenaker di Jakarta pada Rabu (22/12). Lantas apa hasil yang didapat dari mediasi ini?

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa mediasi ditempuh sebagai respons pemerintah atas dinamika hubungan industrial yang terjadi. Hadir dalam mediasi tersebut termasuk Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina dan FSPPB.

"Pertemuan ini sebagai upaya nyata Kemenaker untuk merespons kondisi hubungan industrial yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia dan hangat dibicarakan," kata Putri dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (24/12). "Baik pada media online dan media sosial yang dalam beberapa hari menjadi topik bahasan yang hangat."

Lantas seperti apa hasil mediasinya? Yang pertama, Kemenaker menyoroti soal konsultasi dan komunikasi antarpihak yang harus dioptimalkan.

Kemudian diperlukan komunikasi efektif mengenai kenaikan upah. Kedua pihak akan mencermati insentif sesuai dengan perjanjian kerja bersama.

Kemudian diperlukan juga penguatan persepsi soal lingkup kewenangan masing-masing pihak, sesuai ketentuan yang berlaku. "Untuk dapat mem-follow up identifikasi dimaksud, akan digelar pertemuan lanjutan pasca Natal dan sebelum Tahun Baru," pungkas Putri.

Rencana mogok kerja ini sendiri terkait dengan isu pemotongan gaji karyawan. Namun Pertamina ternyata belum bersedia merinci soal kabar pemotongan gaji dan hanya menegaskan bahwa manajemen sedang mengkaji program Agile Working.

"Dalam rangka beradaptasi menyambut post-pandemi," tutur Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, Kamis (23/12). Skema kerja ini menyasar para pekerja Pertamina Holding di kantor pusat dengan pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah, bisa memilih untuk work from office (WFO) atau work from home (WFH).

Fajriyah memastikan skema ini dilakukan dengan persetujuan pekerja dan bersifat opsi sukarela tanpa paksaan. "(Saat ini) masih dalam proses mendapatkan masukan dari berbagai pihak," jelas Fajriyah.