WowKeren - Abdul Gafur Mas'ud yang merupakan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (12/1) malam. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Abdul Gafur diduga terlibat dalam tindak korupsi menerima suap dan gratifikasi.

"Atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi," ungkap Ghufron pada Kamis (13/1). Meski demikian, Ghufron masih belum menyampaikan detail kasus tersebut.

Lebih lanjut, Ghufron menjelaskan bahwa Tim Satgas KPK masih bekerja di lapangan dan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang ditangkap. Ghufron lantas meminta masyarakat untuk bersabar.

"Karena itu kami minta masyarakat bersabar dan memberi kesempatan kepada tim KPK untuk bekerja menyelidik kasus ini, selanjutnya nanti akan kami infokan secara lebih komprehensif," jelasnya.

Ghufron menjelaskan bahwa penyidik memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang ditangkap, apakah mereka akan menjadi tersangka atau tidak.

"Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam untuk memperjelas duduk perkaranya," paparnya.

Sementara itu, Abdul Gafur sendiri tercatat memiliki harta senilai Rp 36,7 miliar. Dalam laman e-LHKPN KPK, Abdu Gafur diketahui terakhir melaporkan hartanya pada 26 Februari 2021.

Ia tercatat memiliki 10 bidang tanah dan bangunan di Balikpapan hingga Jakarta dengan total nilai mencapai Rp 34,2 miliar. Selain itu, Abdul Gafur juga memiliki empat unit alat transportasi senilai Rp 509 juta.

Ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai mencapai Rp 1,3 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp 546 juta. Pria berusia 34 tahun tersebut tercatat tidak memiliki utang.

Selama menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur sempat menimbulkan sejumlah kontroversi. Salah satunya adalah proyek pembangunan rumah jabatan Bupati Penajam Paser Utara yang menghabiskan anggaran Rp 34 miliar meski belum rampung 100 persen.

Menurut Abdul Gafur, pembangunan rumah dinas dengan nilai fantastis itu dilakukan agar pejabat di daerahnya tak perlu lagi mengontrak. Kala itu Abdul Gafur menjelaskan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara selama ini masih belum memiliki rumah dinas bagi pejabat sehingga mereka harus mengontrak.

"Pejabat-pejabat tersebut itu mengontrak rumah jadi rumahnya sendiri dikontrak sama pemerintah. Saya tidak mau melakukan itu makanya saya ingin rumah yang dibangun ini bukan rumah pribadi saya tapi ini adalah rumah Kabupaten Penajam Paser Utara," ujarnya kepada CNN Indonesia TV pada 25 Agustus 2021 lalu.