Pemerintah telah memberangkatkan jemaah Umrah di tengah pandemi COVID-19 sejak awal Januari lalu. Keberangkatan jemaah Umrah di tengah pandemi itu pun dievaluasi oleh Kemenag.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Kamis, 03 Februari 2022 - 16:52 WIB
WowKeren - Sudah hampir satu bulan sejak keberangkatan jemaah Umrah Indonesia perdana di tengah pandemi COVID-19 pada 8 Januari lalu. Keberangkatan jamaah kloter pertama itu pun disebut Kementerian Agama (Kemenag) sebagai bahan evaluasi untuk keberangkatan kloter-kloter berikutnya.
Adapun jumlah jemaah Umrah Indonesia yang telah diberangkat sejak 8 Januari 2022 itu diketahui sudah lebih dari 8 ribu jemaah. Atas hal ini, sejumlah catatan evaluasi mengemuka pun telah dikantongi Kemenag, salah satunya adalah terkait dengan pelaksanaan karantina kepiulangan dan layanan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
Hilman Latief selaku Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag pun mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar evaluasi bersama lintas kementerian dan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Umrah.
Hilman menuturkan, evaluasi itu juga diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, Satgas Penanganan COVID-19. Kemudian Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soetta, Kantor Imigrasi Soetta, Otoritas Bandara, Angkasa Pura II, Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI), serta delapan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Asuransi Umrah.
Hilman menuturkan bahwa skema One Gate Policy (OGP) atau satu pintu pemberangkatan jemaah Umrah RI dinilai baik dan berhasil dengan tidak adanya kasus jemaah positif saat berangkat dan tiba di Arab Saudi. menurutnya, skema ini nantinya akan tetap dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 1332 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi COVID-19..
Sementara untuk pelaksanaan screening kesehatan, kata Hilman, bisa dilakukan di asrama haji atau hotel. "Pelaksanaan di asrama haji agar menjadi standar dan pola penanganan jemaah sebelum keberangkatan umrah di hotel-hotel," jelas Hilman dalam keterangannya, Rabu (2/2).
Sementara mengenai karantina kepulangan, rapat evaluasi menyepakati sejumlah masukan penting bagi PHRI dan hotel yang menjadi lokasi karantina kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), termasuk jemaah Umrah. Masukan itu di antaranya agar pihak hotel memperhatikan variasi dan kecukupan menu makanan bagi jemaah Umrah.
Selain itu, kata Hilman, pihak hotel juga diminta melakukan standarisasi fasilitas, sarana, dan prasarana di dalam kamar agar jemaah merasa aman, nyaman, dan tetap dapat memelihara kesehatannya selama masa karantina dengan memperhatikan sirkulasi udara, ruang gerak penghuni kamar, dan kecukupan sinar matahari.
Di sisi lain, Hilman menuturkan hasil evaluasi juga mendorong pihak hotel untuk mengatur alur pergantian antar penghuni kamar agar tidak terlalu dekat antara penghuni yang masuk dengan yang keluar dengan tetap memperhatikan higienitas kamar. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang hotel-hotel tempat screening kesehatan dan karantina untuk mengkoordinasi SOP dan teknis pelaksanaan karantina bagi jemaah Umrah.
(wk/tiar)
