Salah satu pihak yang menyoroti absennya nama Soeharto dalam Keppres tersebut adalah politisi Partai Gerindra, Fadli Zon. Protes Fadli lantas ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 04 Maret 2022 - 19:59 WIB
WowKeren - Keputusan Presiden (Keppres) Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penegakan Kedaulatan Negara belakangan ramai disorot karena tak mencantumkan nama Presiden ke-2 RI Soeharto dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Salah satu pihak yang menyoroti absennya nama Soeharto dalam Keppres tersebut adalah politisi Partai Gerindra, Fadli Zon.
Dalam cuitannya, Fadli meminta agar pemerintah segera memperbaiki Keppres tersebut. Fadli bahkan juga meminta agar jangan sampai membelokkan sejarah.
Protes Fadli lantas ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurut Mahfud, Fadli bukan sosok penentu kebenaran sejarah.
"Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon," tutur Mahfud dalam pesan singkat, Jumat (4/3).
Mahfud menjelaskan bahwa secara ilmiah, penentu kebenaran sejarah adalah sejarawan dan forum akademi. Meski demikian, Mahfud mengakui bahwa suara Fadli tetap harus didengar oleh rakyat.
Menurut Mahfud, penjelasan sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah membenarkan Keppres Nomor 2 Tahun 2022 yang tidak memasukkan nama Soeharto. "Dibaca saja agar bacaan sejarahnya komprehensif," ujar Mahfud.
Lebih lanjut, Keppres Nomor 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa sosok yang memiliki gagasan ialah Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sedangkan sosok yang memerintahkan operasi ialah Panglima Jenderal Besar Soedirman. Mahfud menyebutkan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta merupakn sosok yang menyetujui dan menggerakkan operasi.
"Jadi meski dalam tahanan, Presiden dan Wakil Presiden masih terus aktif menggerakkan. Ada penjelasan M. Roem dan Pringgodigdo yang diasingkan satu paket dengan Bung Karno dan Bung Hatta bahwa mereka terus berkomunikasi dengan dunia internasional untuk mempertahankan kedaulatan meski dari pengasingan," paparnya.
Mahfud kemudian menjelaskan bahwa pemerintah tak pernah meniadakan peran Soeharto. Nama Soeharto bahkan disebut 48 kali dalam naskah akademik Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara. "Kita mencatat dengan baik peran Pak Harto," tukasnya.
(wk/Bert)
