WowKeren - Setelah Ranil Wickremesinghe terpilih menjadi Presiden baru Sri Lanka, ia kemudian menunjuk Dinesh Gunawardena sebagai Perdana Menteri (PM). Bahkan Gunawardena juga telah dilantik menjadi PM baru Sri Lanka.

Adapun pelantikan Gunawardena sebagai PM Sri Lanka itu dilakukan beberapa jam setelah tentara dan polisi membersihkan lokasi protes antipemerintah di Ibu Kota, Kolombo. Sebagaimana diketahui, setelah Wickremesinghe menjadi Presiden baru Sri Lanka, pihaknya langsung menggerebek tenda pengunjuk rasa.

Melansir Al Jazeera, Gunawardena diketahui merupakan seorang anggota veteran Front Rakyat Sri Lanka yang berkuasa dan sekutu keluarga politik Rajapaksa, di mana mengambil sumpah jabatan pada hari Jumat (22/7), di hadapan Presiden Ranil Wickremesinghe, yang diangkat menjadi kepala negara dari perannya sebagai perdana menteri dengan pemungutan suara di parlemen pada Rabu (20/7) lalu.

Selain itu, ada fakta mengejutkan lainnya di antara kedua petinggi negara Sri Lanka tersebut. Wickremesinghe dan Gunawardena rupanya merupakan teman sekolah dan teman sejak usia tiga tahun, tetapi memimpin partai politik yang secara diametris bertentangan secara ideologis.

Wickremesinghe merupakan juara pasar bebas dan politisi pro-Barat. Sedangkan Gunawardena merupakan seorang nasionalis Sinhala yang percaya pada sosialisme dan menginginkan kontrol negara lebih besar atas ekonomi.

Sementara itu, pelantikan kabinet yang dijadwalkan pada Jumat (22/7) itu, akan digelar secara ketat. Bahkan keamanan pun dikerahkan di luar kantor PM selama upacara pelantikan berlangsung.

"(Gunawardena) adalah bagian dari koalisi Rajapaska yang berkuasa, jadi tidak ada wajah baru dalam politik Sri Lanka sama sekali," bunyi keterangan kantor berita Al Jazeera, dilansir Jumat (22/7).

"Juga tidak ada bukti janji presiden untuk membawa wajah-wajah baru dan menggabungkan partai yang berkuasa dengan oposisi untuk menciptakan semacam pemerintahan persatuan nasional," lanjutnya.

Seperti yang diketahui, warga Sri Lanka telah turun ke jalan selama berbulan-bulan menuntut para pemimpin mereka untuk mengundurkan diri karena krisis ekonomi yang menyebabkan 22 juta penduduk negara pulau itu kekurangan barang-barang penting seperti obat-obatan, makanan dan bahan bakar.