Pihak Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menyampaikan penolakan atas kebijakan konversi kompor LPG ke Listrik. Mereka turut menuntut pemerintah untuk tidak memaksa warga berpindah dari kompor LPG ke listrik.
- Amelia Nur Fatimah
- Senin, 26 September 2022 - 16:29 WIB
WowKeren - Rencana konversi kompor LPG ke listrik terus menuai pro dan kontra. Terbaru, Aspek (Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia) menyatakan penolakan mereka terhadap kebijakan tersebut.
Pihaknya menilai kebijakan konversi itu sama saja dengan pemaksaan kepada masyarakat agar menaikkan daya listrik rumah mereka menjadi 900 VA. Hal itu lantaran daya listrik 450 VA tidak bisa mendukung penggunaan kompor listrik. Pihak Aspek juga menyinggung masalah penyebaran listrik yang masih tidak merata di Tanah Air.
"Pasti tidak akan kuat jika harus dipaksakan dengan tambahan penggunaan kompor listrik. Apalagi masih banyak daerah di Indonesia yang kondisi listriknya masih memprihatinkan karena sering mati listrik," ujar Mirah Sumira selaku Presiden Dewan Pengurus Pusat Aspek, dalam keterangan tertulis pada Senin (26/9).
Menurut Mirah, masyarakat tak seharusnya diwajibkan untuk berpindah dari kompor LPG ke listrik. Pemerintah harusnya membebaskan warganya memilih sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhannya masing-masing.
Selain itu, Mirah menyebut program kompor listrik tersebut justru juga menjadi salah satu cara memaksakan kebijakan penghapusan daya listrik 450 VA. Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan masyarakat di tengah kenaikan harga BBM.
"Karena itu Aspek Indonesia menuntut Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan tidak menghapus daya listrik 450 VA serta tidak memaksakan konversi LPG tiga kilogram dengan kompor gas," terang Mirah.
Sementara itu diketahui bahwa pemerintah sebelumnya berencana mempersiapkan paket kompor listrik gratis yang akan dibagikan kepada 300 ribu rumah tangga yang jadi sasaran. Paket terdiri dari satu buah kompor listrik, alat masak dan MCB (miniature circuit breaker).
Ratusan rumah tangga yang jadi sasaran penerima paket kompor listrik tersebut adalah yang telah terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Untuk mendukung program ini, pemerintah juga akan menaikkan daya listrik di rumah calon penerima.
"Rencananya tahun ini 300 ribu (penerima). Jadi satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dayanya dinaikin," pungkas Rida Mulyana selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, usai rapat dengan Banggar DPR, Selasa (20/9).
(wk/amel)
