Puan Maharani menegaskan pentingnya etika dalam kritik agar tetap santun dan saling menghargai.
- Rabu, 22 April 2026 - 11:33 WIB
WowKeren - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya menjaga etika dan sikap saling menghormati dalam menyampaikan kritik. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap meningkatnya fenomena kritik yang berujung pada pelaporan ke pihak kepolisian. Puan menegaskan bahwa esensi kritik harus dipahami oleh kedua belah pihak, baik oleh pengkritik maupun yang dikritik.
"Hukum harus dijalankan seadil-adilnya, namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik agar dilakukan secara santun," ujar Puan setelah menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026). Politisi dari PDI-Perjuangan ini percaya bahwa pihak yang dikritik akan melakukan perbaikan jika masukan disampaikan secara konstruktif dan membangun.
Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya saling menghargai dalam interaksi kritik. "Jadi kita harus tetap mengedepankan saling menghargai dan saling menghormati," imbuhnya. Isu mengenai etika dalam mengkritik mencuat setelah adanya kabar pelaporan polisi terhadap pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, akibat kritik yang dilontarkannya terkait kebijakan swasembada pangan pemerintah.
Terkait pelaporan tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, berpendapat bahwa langkah pelaporan terhadap Feri Amsari tidak perlu dilakukan, karena hak untuk mengemukakan opini atau kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. "Feri Amsari juga bukan ahli pertanian sehingga tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Jangankan dilaporkan ke polisi, ditanggapi pun tidak perlu," ujar Pigai dalam pernyataannya di Jakarta pada Minggu (19/4).
Pigai menambahkan bahwa setiap pandangan publik seharusnya dijawab dengan data, fakta, dan informasi yang kredibel oleh pihak berwenang, bukan dengan jalur hukum. Hal ini menjadi sorotan di tengah dinamika sosial yang terjadi, di mana kritik sering kali berujung pada tindakan hukum, yang seharusnya bisa diselesaikan dengan dialog yang lebih konstruktif.
(wk/timw)