KPU harus mampu membangun kembali kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa dirinya adalah lembaga yang mandiri.
- Wahyu
- Jumat, 11 Januari 2019 - 09:48 WIB
WowKeren - Perselisihan antara kubu Paslon Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak kunjung usai. Apalagi menjelang debat Pilpres. Bahkan, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sempat meminta agar kedua timses kubu tak saling menyudutkan.
Tak jarang pula, pihak KPU sebagai penyelenggara Pemilu terseret masuk ke dalam narasi politik yang terjadi di antara kedua kubu tersebut. Begitu pula dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai bahwa kedua badan tersebut saat ini sedang berada di posisi terhimpit antara pihak petahana (Jokowi-Ma'ruf) dan oposisi (Prabowo-Sandiaga).
"KPU dan Bawaslu berada di tengah-tengah kelompok yang terbelah," kata Titi saat menghadiri acara Perludem "Catatan Awal Tahun: Refleksi 2018, Meneropong 2019", di Jakarta pada Kamis (10/1). Satu, diasosiasikan sebagai penguasa atau petahana, satu lagi oposisi."
Satu fenomena yang masih membekas di ingatan publik adalah keputusan KPU untuk menggunakan kotak suara karton. Hal ini menimbulkan polemik berbagai pihak, termasuk kubu Prabowo-Sandi yang kurang setuju akan hal itu.
Sebaliknya, kubu Jokowi-Ma'ruf memahami keputusan KPU tersebut dan mendukungnya. Hal ini menurut Titi, memunculkan narasi seolah-olah KPU memiliki pandangan yang sama dengan pihak petahana. Padahal, konteksnya tidaklah seperti itu.
"Ketika suara untuk mengkritisi itu datang dari oposisi, sementara kelompok petahana cenderung bisa memahami keberadaan kotak suara karton, lalu narasi KPU seolah-olah dibawa sama dengan kelompok penguasa," terang Titi. "Padahal, konteksnya berbeda."
Munculnya narasi-narasi semacam itulah yang menurut Titi bisa mengancam hilangnya kepercayaan publik terhadap KPU sebagai pihak penyelenggara Pemilu. Padahal, kepercayaan publik adalah hal yang sangat penting untuk melaksanakan Pemilu yang demokratis.
Untuk itu, Titi mengimbau pada KPU dan Bawaslu untuk mampu membuat publik terbebas dari kebohongan sehingga mereka bisa memberikan pilihan mereka tanpa adanya tekanan apapun. KPU harus bisa menunjukkan identitas dirinya sebagai lembaga yang mandiri.
"Maka tantangan terbesar KPU dan Bawaslu adalah bagaimana membebaskan pemilih dari kebohongan atau pengaruh yang menyesatkan," lanjut Titi. "Atau tekanan pada pemilih dari intimidasi dan manipulasi informasi."
(wk/wahy)
