Atasi Konflik Xinjiang, PBNU Minta Tiongkok Contoh Indonesia
Al Jazeera
Nasional

Penyelesaian masalah secara damai dengan melakukan dialog pernah dilakukan oleh Jusuf Kalla dalam meredam konflik di Poso dan Aceh.

WowKeren - Konflik yang terjadi di provinsi Xinjiang antara pemerintah Tiongkok dengan etnis Uighur belum menemui titik terang. Hal ini cukup menjadi perhatian publik di Indonesia, termasuk pihak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, berharap bahwa pemerintah Tiongkok bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Xinjiang secara damai. Seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus di Aceh dan Poso.


Cara damai tersebut yakni dilakukan dengan berdialog. Cara yang sama pernah ditempuh oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meredakan konflik yang terjadi di kedua wilayah tersebut.

"Kami harapkan bisa diselesaikan dengan dialog, seperti dahulu Pak JK berhasil melakukan mediasi Aceh, Poso," kata Said usai menemui Wapres JK di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (10/1). "Pak JK berpengalaman."

Said menambahkan bahwa untuk menyelesaikan konflik Uighur, maka perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti kondisi dan fakta di lapangan. Hal itu dilakukan dengan mendengarkan penjelasan terbaru yang akan disampaikan oleh duta besar Tiongkok di Indonesia, Xiao Qian.

Sebelumnya, Xiao Qian sudah pernah menyambangi kantor PBNU di Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan tak lama setelah massa menggelar aksi bela Muslim Uighur di depan kantor Kedutaan Besar Tiongkok yang ada di Jakarta beberapa waktu lalu.

Xiao Qian rencananya akan datang kembali ke kantor PBNU untuk memberikan informasi seputar perkembangan konflik yang terjadi di Xinjiang. Said mengungkapkan bahwa jika memang kasus yang terjadi di Xinjiang adalah isu agama, maka dirinya akan melayangkan protes keras.

Namun, jika konflik tersebut berhubungan dengan separatisme politik, maka Indonesia tidak bisa melakukan intervensi. Sebab, masalah politik menjadi urusan domestik suatu negara dan Indonesia menghargai akan hal itu.

"Dubes Cina akan datang ke Kantor NU menjelaskan tentang keadaan di sana. Saya cocok dengan Pak JK," lanjut Said. "Kalau isunya karena agama, saya protes keras. Akan tetapi, kalau separatisme politik, itu urusan dalam negeri mereka."

You can share this post!

Related Posts