WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi terus berupaya membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Sayangnya, tak semua warga menyambut baik langkah pemerintah yang satu itu.

Adalah Masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten salah satunya. Warga di sana menolak kucuran dana sebesar Rp 2,5 miliar dari pemerintah Joko Widodo alias Jokowi. Adapun dana tersebut dipakai untuk pembangunan infrastruktur.

Warga di sana menolak adanya pembangunan infrastruktur. Sebab, hal itu dikhawatirkan bisa merusak kelestarian adat yang sudah dijaga sejak dulu. "Penolakan itu, karena pembangunan dikhawatirkan merusak kelestarian adat," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pemkab Lebak Rusito dilansir dari Antara, Kamis (14/2).

Rusito menyebut bahwa penolakan itu berdasarkan pada keputusan adat masyarakat Baduy. Menyikapi penolakan dari warga, ia mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, ia menghormati keputusan adat tersebut. "Kami menghormati dan menghargai keputusan adat warga Baduy," tutur Rusito.

Rusito mengungkapkan bahwa dana bantuan tidak bisa dikembalikan lagi ke pemerintah pusat. Sebab, saat ini dana itu sudah masuk ke dalam anggaran kas daerah.

Masyarakat Baduy selama ini diketahui menolak kehidupan modern seperti pembangunan jalan, listrik, dan kehadiran elektronik. Oleh sebab itu, mereka khawatir jika dengan menerima dana bantuan tersebut akan dapat menggerus nilai-nilai adat dan budaya yang sudah mereka jaga sampai sekarang. Mereka harus patuh dan tunduk pada para leluhur dengan tidak menerima dana bantuan desa.

Rusito menambahkan bahwa jumlah dana bantuan yang diterima masyarakat Baduy lebih besar daripada yang diberikan untuk desa lainnya. Sebab, desa tersebut masuk dalam kategori tertinggal.

"Saya kira warga Baduy menerima bantuan dana desa cukup besar dibandingkan dengan desa lain," ungkap Rusito. "Karena masuk kategori desa tertinggal."

Penolakan juga disampaikan oleh pemuka adat sekaligus Kepala Desa Kanekes, Saija. Ia menegaskan bahwa dana desa dikhawatirkan akan merusak kelestarian adat dan budaya masyarakat yang ada di sana.

"Kami menolak bantuan dana desa," kata Saija dilansir dari Antara pada Kamis (14/2). "Karena khawatir hal itu merusak pelestarian adat dan budaya warga di sini."?