WowKeren - Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah di luar Pulau Jawa kembali menggema setelah sempat digaungkan dua tahun yang lalu. Dalam rapat yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota.

Terdapat tiga alternatif yang diusulkan sebelumnya, namun Jokowi memilih alternatif ketiga, yakni memindahkan ibu kota ke daerah luar Jawa. "Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa," tutur Bambang di Jakarta, Senin (29/4). "Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini."

Empat kepala daerah yang digadang-gadang menjadi lokasi ibu kota baru diundang ke Istana untuk menjelaskan keunggulan wilayahnya masing-masing. Mereka berdiskusi bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Mereka adalah Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor dan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran. Selain itu, kehadiran Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) diwakilkan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda (Kaltim), Yusliando.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan bahwa jika dirinya siap jika ibu kota dipindahkan ke daerah tersebut. Menurutnya, Sulbar merupakan wilayah dengan posisi yang sangat strategis.

"Kalau di Sulbar lokasinya sudah ada, gratis semuanya, tidak merusak yang lain tapi kita dorong itu bagaimana ibu kota ini nanti dibangun dengan mudah dan cepat," kata Ali Baal di Kantor Staff Presiden, Senin (6/5). "Insyaallah ya kalau ini jadi kami Sulbar juga siap untuk itu."

Selain itu, Sekretaris Daerah Sulbar Muhammad Idris menambahkan Sulbar adalah wilayah yang belum padat penduduk. Ketersediaan sumber daya alam pun sangat baik.

"Air, material, aspek keamanan negara itu tidak berbatasan dengan negara manapun," ujar Idris. "Dilihat dari segi keamanan dari bencana, saya kira kita jauh dari Palu sebagai patahan, jauh dari bencana, misalnya dari gunung berapi. Memang ada gempa dan itu skalanya sangat kecil."

Gebernur Kalsel Sahbirin Noor menjelaskan masyarakat di wilayahnya sangat ramah dan terbuka terhadap siapapun yang ingin membangun Kalsel. Sahbirin melanjutkan, Kalsel juga memiliki bebatuan yang berumur sangat tua sehingga menyebabkan provinsi tersebut terhindar dari bencana geologi.

"Begitu tuanya bebatuan, dan dampaknya kita lihat ini sejarah bencana di republik ini," ucap Sahbirin. "Dampaknya dengan bebatuan yang tua secara geologi, maka musibah atau bencana gempa nihil di Kalsel. Ini juga potensi besar untuk menempatkan sebuah negara yang jauh dari bencana."

Sahbirin juga menjelaskan bahwa Kalsel memiliki ketersediaan air yang cukup. Pasalnya, Provinsi tersebut dikelilingi oleh pegunungan Meratus dengan konstruksi tanah yang kuat.

Gubernur Kalteng Sugianto pun menjelaskan terkait ketersediaan air yang sangat melimpah karena dikelilingi daerah aliran sungai (DAS). Sugianto menawarkan tiga lokasi untuk menjadi ibu kota baru.

"Tapi kalau Presiden berkenan saya ajukan di tiga tempat, yaitu di Palangkaraya 66 ribu hektare lebih, Kabupaten Katingan 120 ribu hektare lebih, di Kabupaten Gunung Mas ada 121 ribu hektare lebih," katanya. "Kita siapkan antara 300-500 ribu hektare."

Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Kaltim, Yusliando menawarkan empat lokasi di Kaltim yang diusulkan sebagai ibu kota baru. Lokasi tersebut adalah Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Aksesibilitas mudah. Dari segi kebencanaan tidak pernah ada bencana gempa," tuturnya. "Kami cenderung tidak terpengaruh oleh ring of fire."

Yusliando melanjutkan bahwa pihaknya memiliki konsep Forest City karena memiliki kawasan hutam yang luas. Kaltim, katanya memiliki sejumlah infrastruktur yang sudah ada, seperti bandara, bendungan hingga rumah sakit.

"Keunggulan Kaltim, kurang lebih 70 persen kawasan hutan. Tidak pernah ada gejolak sosial dan keamanan, jadi tidak menjadi masalah apabila ada urbanisasi," lanjutnya. "Di lokasi (usulan) ibu kota negara penduduknya masih sedikit."