Selain itu, Wiranto sempat merespons soal rencana aksi damai yang akan digelar PA 212 hingga GNPF di MK. Ia mengingatkan pesan capres Prabowo yang meminta pendukungnya tidak hadir di gedung MK.
- Nur Islamiyah
- Selasa, 25 Juni 2019 - 15:10 WIB
WowKeren - Menko Polhukam Wiranto meminta agar tidak ada aksi yang digelar di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hingga pembacaan gugatan Pilpres 2019 yang dipercepat menjadi Kamis (27/6) mendatang. Imbauan tersebut juga datang dari pihak kepolisian.
"Kepolisian sudah katakan jangan sampai ada unjuk rasa di sekitar MK, karena akan mengganggu kegiatan yang menyangkut kepentingan nasional," tegas Wiranto seusai rapat dengan Badan Anggaran di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6), seperti yang dilansir dari Detik. "Kalau ada yang nekat, ada demonstrasi bahkan menimbulkan kerusuhan, saya tinggal cari saja."
Wiranto khawatir aksi di MK menimbulkan kerusuhan. Apabila hal tersebut terjadi, Wiranto menegaskan akan menangkap dalang aksi tersebut.
"Demonstrasi itu kan ada yang mengajak, ada yang mendorong, menghasut," lanjutnya. "Nanti kan kita tinggal tahu siapa tokoh yang bertanggung jawab itu. Tinggal kami cari tokohnya, kami tangkap saja karena menimbulkan kerusuhan."
Selain itu, Wiranto sempat merespons soal rencana aksi damai yang akan digelar PA 212 hingga GNPF di MK. Ia mengingatkan pesan capres Prabowo Subianto yang meminta pendukungnya tidak hadir di gedung MK.
"Yang diperjuangkan apa? Tadinya FPI kan dukung Prabowo-Sandi," tuturnya. "Tatkala yang didukung mengatakan, 'ayo kita damai saja menjaga suasana bersahabat, terima keputusan MK, apa pun keputusan itu', lalu kalau FPI turun ke jalan apa yang diperjuangkan."
Wiranto pun meminta agar masyarakat tidak meremehkan keamanan nasional. Ia mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi memiliki batasan-batasan tertentu.
"Kalau mereka tetap turun ke jalan dan menimbulkan kerusuhan tinggal, saya cari yang bertanggung jawab siapa. Kita jangan main-main masalah keamanan nasional, kita sudah masuk dalam konsep yang benar, dalam koridor yang benar," tambahnya. "Kebebasan boleh, tetapi kan ada toleransi hukum yang menjaga kebebasan untuk tidak sebebas-bebasnya."
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga kembali menegaskan melarang aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang sidang tersebut. "Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, Kepala Badan Intelijen Kepolisian (untuk) tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK," kata Tito Selasa (25/6).
(wk/nris)
