Sekjen DPP PPP Arsul Sani menyebut pimpinan MPR RI periode 2019-2024 akan ditentukan lewat sistem paket. Dengan sistem ini, parpol dengan perolehan suara kecil pun berhak menduduki kursi RI 5.
- Elvariza Opita
- Rabu, 07 Agustus 2019 - 17:31 WIB
WowKeren - Kursi Ketua MPR RI untuk periode 2019-2024 tengah diperebutkan oleh sejumlah partai. Tercatat sudah lima partai politik yang ikut memperebutkan kursi RI 5, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, Demokrat, PDI Perjuangan, dan Golongan Karya.
Kelimanya pun langsung "mempromosikan" partai masing-masing. Mulai dari membanggakan kedekatan hubungan mereka dengan "partai penguasa" PDIP hingga menyinggung soal perolehan suara di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Salah satu yang menyinggung soal perolehan suara di Pileg adalah Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengaku sangat berharap agar seluruh fraksi di DPR RI bisa menyepakati penempatan kadernya sebagai Ketua MPR.
Fadli menilai pihaknya berhak mendapatkan posisi itu karena perolehan suara Gerindra yang tinggi di gelaran Pileg kemarin. Untuk diketahui, Gerindra mendapat lebih dari 12 persen suara nasional dan berada di posisi kedua.
"Kita berharap kalau bisa disepakati Gerindra (dapatkan posisi Ketua MPR RI), sebagai partai kedua dalam perolehan," ujar Fadli ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8). "Saya kira itu yang kita ingin harapkan."
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani pun menyuarakan pendapatnya. Menurutnya, perolehan suara di Pileg bukanlah acuan untuk menentukan sosok penerus Zulkifli Hasan. Sebab, secara jumlah kursi di Senayan, Gerindra justru berada di posisi ketiga, di bawah PDIP dan Golkar.
"Kalau perolehan kursi di Pemilu 2019, yang nomer dua itu Golkar, bukan Gerindra," ujar Arsul ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8). "Kalau perolehan suara, itu (memang) Gerindra. Sedangkan di DPR itu boleh dibilang segala sesuatunya ditentukan oleh (jumlah) kursi, bukan berdasarkan suara."
Lebih lanjut, menurutnya tak hanya partai dengan perolehan suara tinggi yang berhak menjadi pimpinan MPR. Pasalnya, pimpinan MPR untuk lima tahun ke depan akan ditentukan dengan sistem paket.
"MPR RI itu menggunakan sistem paket," katanya, dilansir oleh Antara. "Bisa saja dari yang kecil seperti PPP yang menjadi Ketua MPR. Kalau itu disepakati."
Sementara itu, diketahui masih ada waktu dua bulan sebelum figur-figur pimpinan MPR ditentukan. Menyongsong agenda tersebut, Gerindra mengaku akan mengeratkan silaturahmi dan komunikasi politik dengan semua fraksi partai demi memuluskan rencana mereka mengemban amanah sebagai Ketua MPR.
(wk/elva)